oleh

Tenaga Honorer Torut Tidak Jadi Dirasionalisasi

MATARAKYATMU.COM | Polemik di ruang Paripurna DPRD Korut kemarin, (27/11) tentang adanya rencana pemerintah Torut untuk merasionalisasi tenaga PHT,  kini giliran Ketua Fraksi Hanura DPRD Torut angkat bicara.

Saat disambangi awak media diruang kerjanya,  Agust Parrangan mengatakan bahwa tidak salah apabila pemerintah mewacanakan hal rasionalisasi jika mengingat jumlah anggaran untuk membayar honor tenaga PHT karena di tahun 2017 ini saja pemerintah sangat kerepotan.

Ini belum lagi kewajiban untuk membayar uang makan sebagai konsekwensi beban 5 hari kerja yang sampai hari ini pun belum terbayarkan sementara jujur saja neraca pendapatan daerah tidak seimbang dengan belanja daerah sehingga terjadi defisit Kas APBD 2017 melebihi angka 70 Milyar.

Jadi saya kira sudah menjadi sulit untuk bicara mundur lagi apalagi menyangkut tenaga PHT sekarang karena ini menyangkut hati nurani serta rasa kemanusiaan  dan pasti sangat sensitif.” PHT ini kan saudara saudara kita juga dan putra putri Toraja, jelasnya.

Lanjut dirinya menjelaskan, mereka (PHT) ada bersama kita dalam satu kapal besar yang mengarungi lautan menuju pulau harapan lalu ditengah lautan ternyata kekurangan bahan makanan yang disebabkan kapal over kapasitas, dan tidak eloklah rasanya jika Nakhoda perintahkan para mualim  membuang sebagian penumpang ke laut hanya agar sebagian penumpang kapal bisa hidup dan terus berlayar,  ungkap Agust.

Untuk itu, ujar Agus lagi, pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk mendongkrak pendapatan daerah dan jangan korbankan kawan – kawan tenaga PHT dengan kebijakan yang tidak populis bahkan bisa menjadi bumerang !!!  tutur Agus dengan nada sedikit meninggi.

Lebih jauh dijelaskan, salah satu sumber pendapatan yang belum maksimal sampai hari ini adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku di daerah  Buntu Tallunglipu.

Pembuatan akses jalan yang sangat nyaman dilengkapi lampu penerangan jalan sehingga tidak ada kesan susah dan repot untuk berobat bagi pasien.

Kemudian tempatkan dokter-dokter spesialis dengan fasilitas yang memadai dan kalau perlu tingkatkan status RSUD Pongtiku dari type D sekarang ini ke type yang lebih tinggi serta tingkatkan lagi pelayanan jemput  atau antar pasien karena mobil pelayanan kan sudah disediakan oleh daerah jangan dijadikan pajangan saja, tegas Agust.

Secara terpisah,  Nober R. Siama dari politisi Nasdem dan “Jhoni Sirande” dari politisi Golkar pun mengungkapkan bahwa anggaran PHT sudah dibicarakan dan sudah dimasukkan dalam penganggaran tahun 2018, jadi untuk merasionalisasi PHT itu jelas tidak boleh dilakukan karena mereka (PHT)  adalah bagian dari kita dalam menjalankan roda pemerintahan di Toraja Utara ini.

(Wildan)

Komentar

News Feed