oleh

Panwaslu Makassar Warning Kandidat Pilwali

MATARAKYATMU | Kandidat dibanting agar tidak menggerakkan ASN dalam proses politik praktis di tahun politik. Bila terbukti bakal calon kepala daerah kabupaten/kota menggerakkan ASN pada kampanye,  panwaslu akan memanggil bakal calon tersebut

” Inikan kami belum menemukan motif bahwa di gerakkan oleh calon,  sehingga kami menemukan adanya motif yang mengarah kepada perintah calon pasti kami akan memanggil calonnya” tegas Nur sari,, Ketua Panwas Kota Makassar saat konferensi pers mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang diduga melanggar aturan terkait larangan terlibat dalam politik praktis, di kantor Panwalu Kota,  Jumat (1/12)

Nursari menerangkan,  sekaitan dengan Pasal 71 UUD Pemilihan, ” apabila bisa di buktikan bahwa paslon tersebut menggunakan ASN atau menyalah gunakan kewenangannya maka sanksinya cukup berat bukan hanya pidana 6 bulan tetapi bisa menjadi diskualifikasi terhadap paslon tersebut”  terang Nur sari

Untuk info perihal hal ini dijelaskan Larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan:  a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Sementara ayat b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa tau kelurahan.

Terakhir kepala Panwas  Nur sari menghimbau kepada seluruh ASN menjaga netralitas agar ptoses demokrasi bisa berjalan dengan baik (Noya)

Komentar

News Feed