oleh

URC Pengawas Ketenagakerjaan Terbentuk, Ini Fungsinya

MATARAKYATMU | Diharapkan mampu mendorong kerja pengawasan lebih optimal.

Diharapkan mampu mendorong kerja pengawasan lebih optimal, pemerintah membentuk Unit Reaksi Cepat pengawasan (URC)Ketenagakerjaan. Tugas unit mengawasi pelaksanaan regulasi.

Banyak persoalan yang dihadapi pemerintah di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Salah satunya jumlah petugas yang belum ideal untuk menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menjelaskan, masalah lain di bidang pengawasan yakni rotasi petugas pengawas di daerah sehingga SDM bidang pengawasan semakin sedikit. Dengan berbagai persoalan yang ada, pengawasan harus terus berjalan. Kinerja pengawas di seluruh daerah mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat harus saling bersinergi. Jangan sampai pemerintah provinsi tidak mengirim pengawas ketika terjadi kasus ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Menyiasati berbagai tantangan itu, tahap awal Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan yang terdiri dari 300 petugas pengawas ke tenaga kerjaan dan sementara hanya berada di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Rencananya, unit ini akan dibentuk di seluruh provinsi. Hanif berharap unit tersebut dapat mendorong pengawasan lebih optimal dan efektif. Dia menegaskan kepada petugas pengawas untuk berani masuk ke lokasi kerja dan menegakkan norma ketenagakerjaan. Dari masalah mogok kerja hingga kecelakaan kerja.

“Pengawas jangan takut untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Unit ini akan diterjunkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan seperti mogok kerja dan kecelakaan kerja,” kata Hanif saat meluncurkan URC Pengawas Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (30/11).

Menurut Hanif, peran petugas pengawas penting untuk memastikan semua pihak punya kesadaran yang baik terhadap norma ketenagakerjaan. Kemudian memastikan norma itu terlaksana dan melakukan penegakan hukum. “Peran dan fungsi petugas pengawas penting untuk perlindungan terhadap pekerja dan produktifnya dunia usaha,” ujar Hanif seperti termuat di laman hukum online.COM.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat data BPS tahun 2016 menunjukan ada sekitar 20 juta perusahaan di seluruh Indonesia. Mengacu Permenakertrans No.PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan, jumlah perusahaan yang telah dilaporkan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun.

 

Tahun Jumlah Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan (tercatat di Kemenaker)
2014 233.706 13.740
2015 224.031 10.615
2016 254.161 13.274
2017 258.247 9.413 (Triwulan II)

 

Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3), Sugeng Priyanto, mengatakan pembentukan URC Pengawas Ketenagakerjaan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha. Melalui unit itu kerja pengawasan diharapkan bisa bergerak cepat di lapangan dalam menangani kasus ketenagakerjaan. “Golnya, kami berharap pelanggaran norma ketenagakerjaan bisa diminimalisir,” urainya.

Selaras itu Sugeng mengaku telah memerintahkan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan provinsi untuk membuat peta wilayah rawan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Kerja pengawasan akan diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang masuk kategori rawan. Itu dilakukan untuk menyiasati banyaknya perusahaan yang harus diawasi tapi jumlah petugas pengawas belum ideal.

Sugeng mengingatkan URC Pengawas Ketenagakerjaan menangani semua kasus ketenagakerjaan termasuk persoalan yang menyangkut pidana. Jika pelaku pelanggaran tidak bisa dibina, selanjutnya akan dilakukan penegakan hukum.

Peraturan bidang ketenagakerjaan yang memuat ketentuan pidana antara lain Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Sanksi yang bisa dijatuhkan penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Kemudian Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Buruh, melarang siapapun menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat buruh. Pihak yang melanggar ketentuan itu dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500juta. (Noor)

Komentar

News Feed