oleh

Waspada! Pinjam ‘Bendera’ Perusahaan Bisa Dipidana

MATARAKYATMU | Peringatan bagi pengusaha jika praktik pinjam ‘Bendera’ Perusahaan untuk mengikuti proses lelang proyek ternyata bisa dipidana. Rekanan diharap mengukur kemampuan dalam memperoleh pekerjaan barang dan jasa.

Praktik pinjam-meminjam ‘bendera’ perusahaan yang lazim dipraktikkan oleh beberapa oknum rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia ternyata dapat dikenakan pasal pidana.

“Anda harus hati-hati, karena pinjam ‘bendera’ untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan ‘bendera’ perusahaan,” ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Jasa (P3I) dengan menghadirkan pembicara Hakim Agung, Gazalba dihadiri sedikitnya 200 peserta (1/12)

Hakim Agung Gazalba mengingatkan, agar para rekanan tidak memaksakan diri dalam mendapatkan proyek dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengambil pekerjaan di luar kemampuan yag dimiliki perusahaan, yang pada akhirnya akan berujung penjara.

“Saya sampaikan kepada para rekanan yang ada di sini untuk tidak memaksakan diri dengan mengerjakan pekerjaan yang dia tidak bisa dan harus pinjam ‘bendera’ yang pada akhirnya akan berujung penjara padahal untungnya hanya 20-30 peserta,” pungkas Gazalba.

‘Pinjam Bendera’ merupakan istilah populer yang menggambarkan adanya praktik fiktif pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan Badan Usaha orang lain yang telah memiliki pengalaman pada proyek yang diincar untuk dikerjakan oleh perusahaan sendiri yang belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut.

Praktek pinjam bendera juga bisa berbentuk menggunakaan badan usaha yang tidak bonafid namun tetap diajukan dalam rangka memenuhi aspek administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah sesuai dengan norma aturan atau hukum yang ada, atau namun proses pengadaan secara faktual dilakukan oleh oknum dalam instansi penanggungjawab anggaran.(*)

 

Komentar

News Feed