oleh

Dua SMPN Di Tapung Disinyalir Lakukan Pungli Dengan Modus Study Tour

Matarakyat| PEKANBARU,  – Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan adanya dugaan praktek pungutan liar yang dilakukan sebanyak dua sekolah menengah pertama (SMPN) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Bahkan sorotan tajam yang dilontarkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau terkait dugaan pungutan liar ( Pungli) dengan modus biaya study tour peserta didik serta sampul raport.

Menurut Ketua LPA Riau Esther Yuliana, dugaan pungutan biaya raport terhadap peserta didik kelas VII di SMPN 3 Tapung, tidak dibenarkan.

Untuk memastikan pihak LPA Riau akan turun langsung menemui pihak Kepala Sekolah SMPN 5 Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Foto: Ketua LPA Riau Esther Yuliana

“Ada dugaan kuat bukan hanya SMPN 5 Tapung yang melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan kurang terbukanya orangtua murid mungkin juga takut menyampaikan hal tersebut ke dinas pendidikan atau penegak hukum serta lembaga-lembaga pemerhati anak, ” Kata Esther, saat dikonfirmasi Wartawan melalui pesan whatsappnya, Senin (4/12/17).

Sambung Esther, tindakan yang akan dilakukan pihak LPA Riau akan menemui orangtua murid untuk dipertemukan dengan komite serta Kepala Sekolah SMPN agar ada keterbukaan dalam hal rencana study tour yang akan dilaksanakan sekolah.

“Kita akan adakan mediasi terlebih dahulu agar kita dengar kesepakatan antara orangtua murid bersama komite sekolah dan panitia study tour dalam rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, ” ungkap Esther.

Berita sebelumnya Kepala Sekolah SMPN 5 Tapung Yamto S.Pd, bahkan membenarkan lakukan pemungutan dana 800 ribu, dari masing-masing peserta didik.

“ini merupakan kebijakan bersama yang telah disepakati antara pihak sekolah bersama komite sekolah tanpa musyawarah dengan para orang tua murid”.

” Pungutan ini tidak diwajibkan ke pada peserta didik, namun ia menegaskan para orangtua wajib mendukung program sekolah SMPN 5 Tapung,” katanya kepada awak media  BerkasRiau.com. Rabu (29/11/17) sore

Yamto menambahkan, pungutan uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya study tour siswa SMPN 5 Tapung, dan kami telah laporkan secara tertulis ke UPTD Dikpora Kecamatan Tapung serta Dinas Dikpora Kabupaten Kampar guna diberikan izin.” terangnya

Ia juga memaparkan kalau kegiatan pemungutan biaya study tour tersebut bukan hanya dilakukan oleh pihak SMPN 5 Tapung saja, namun sekolah lainnya juga melakukan hal yang sama bahkan mereka memungut dana 1,4 juta untuk per siswa.”bebernya

Secara terpisah Kepala UPTD Disdikpora Tapung H. Aidil SH.MH membantah kalau pungutan uang di SMPN 5 Tapung diperuntukkan untuk biaya study tour peserta didik, kenapa berbeda dengan keterangan kepala sekolah SMPN 5 Tapung kepada pihak UPTD

”Keterangan yang kami terima dari Kepala Sekolah SMPN 5 bahwa, pungutan tersebut bukanlah untuk biaya study tour tetapi pungutan untuk tabungan para peserta didik di Sekolah, ” ucapnya

Photo : Ketua Komisi II DPRD Kampar ( Buk Zumrotun)

Bahkan dalam pemberitaan sebulumnya Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, menilai kedua pernyataan pihak sekolah terhadap UPTD Disdikpora Tapung saling berbeda disebabkan kurangnya komunikasi .

” Kami menginginkan agar masyarakat harus melaporkan persoalan pungutan tersebut ke DPRD Kampar secara tertulis hingga kami dapat melakukan tindakan,”ucapnya seperti dikutip dari laman BerkasRiau.com

Komisi II DPRD Kampar menganggap tidak ada masalah yang terjadi jika tidak ada laporan masyarakat walaupun persoalan tersebut telah diketahui oleh Komisi II DPRD Kampar melalui pemberitaan pihak media.

Disisi lain Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang, menurutnya Permendikbud tentang Komite Sekolah, Permendikbud tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tidak untuk membebani orang tua / wali yang tidak mampu.

“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya suka rela, itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa, “tegas Chatarina seperti dikutip dari laman kemdikbud. (PR)

Komentar

News Feed