oleh

Andi Narongong Dituntut 8 Tahun Dalam Kasus KTP Elektronik

MATARAMYATMU | Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut delapan tahun penjara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP Elektronik (e-KTP). DIA pun dituntut denda sebesar Rp 1 M dan tambahan hukuman lain.

Jaksa KPK, Muhrim Nur Irawan, meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Agustinus dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda Rp1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan. Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa juga meminta agar Andi wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima. JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Andi Agustinus untuk membayar uang pengganti sejumlah 2,15 juta dolar AS dan Rp1,18 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkeuatan hukum tetap.

“Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana pencara selama 3 tahun,” ungkap jaksa Mufti.

Terdapat hal-hal yang memberatkan Andi dalam tuntutan tersebut. “Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akibat perbuatan terdakwa yang bersifat massif dan menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak perbuatan para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dan menimbulkan kerugian keuangan yang besar,” lanjut jaksa.

Namun, KPK memberikan status saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) kepada Andi. “Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, berterus terang dan berstatus sebagai justice collaborator berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong,” kata jaksa.

Dalam perkara ini Andi dinilai menguntungkan diri sendiri senilai 2,5 juta dolar AS dan Rp1,18 miliar dari total kerugian negara sebesar Rp2,314 triliun yang berasal dari jumlah anggaran sebesar Rp5,9 triliun. Baca Juga: Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa Kasus e-KTP. (noor)

Komentar

News Feed