oleh

Gatot Nurmantyo “Reinkarnasi” M.Jusuf, Ini Buktinya

-Aneka-2.314 views

PARA penentang Jenderal Gatot akhirnya bisa bernafas lega. Mantan Panglima TNI itu diberhentikan Presiden Jokowi sebelum waktunya. Secara normal, Gatot harusnya pensiun pada bulan Maret 2018, saat usianya 58 tahun. Gatot lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960.

Dengan begitu di Markas besar TNI dalam tiga bulan ke depan akan ada dua orang jenderal bintang empat aktif, yakni Panglima TNI yang baru Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Situasi ini mengingatkan kita pada fenomena di Mabes Polri pada awal pemerintahan Jokowi (2015). Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan Jokowi 10 bulan sebelum masa pensiun. Jabatan Kapolri untuk sementara waktu dikosongkan.

Komjen Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.
Media kala itu menjuluki Sutarman sebagai jenderal “pengangguran.” Mudah-mudahan julukan yang sama tidak disematkan kepada Gatot.

Penggantian Jenderal Gatot tak pelak menimbulkan spekulasi politik yang kuat. Mengapa Jokowi tak sabar untuk menunggu tiga bulan lagi dan bersicepat mengganti Gatot? Apa ada yang sangat genting? Padahal bila melihat proses terpilihnya Gatot sebagai Panglima TNI, dia adalah jenderal pilihan Jokowi.

Secara tradisi harusnya rotasi panglima TNI saat itu jatuh ke tangan TNI AU, setelah sebelumnya jabatan tersebut dipegang oleh Jenderal TNI Muldoko yang berasal dari matra darat. Namun Jokowi memutuskan melanggar tradisi dengan memilih Gatot.

Bila sekarang dia diganti ketika hampir berada di penghujung jalan, wajar bila kemudian muncul pertanyaan, “apa kesalahan Gatot?”
Prestasi dan kontroversi

Desakan untuk segera mengganti Gatot sesungguhnya sudah cukup lama bergema. Sikapnya yang dianggap terlalu dekat dengan kalangan ulama dan umat Islam membuat banyak kalangan tertentu merasa khawatir. Sebagai prajurit TNI, Gatot dinilai punya agenda politik dan mencoba membawa TNI terjun kembali ke dalam politik praktis.

Namun bagi kalangan lain, sikap Gatot yang sering membela ulama dan umat Islam dinilai sebagai langkah yang tepat. Upaya kelompok tertentu yang mencoba mendesak dan meminggirkan umat Islam dari proses politik, berbangsa dan bernegara, akan sangat membahayakan kesatuan bangsa. Sebagai prajurit TNI sikap Gatot dinilai correct.

Gatot juga menolak dengan tegas aksi 212 dan berbagai unjukrasa yang dipicu penistaan agama oleh Ahok dinilai sebagai aksi makar sebagaimana dituduhkan Kapolri. Dalam sebuah apel pasukan di Tasikmalaya, Gatot juga tak segan menyerukan kepada prajuritnya untuk selalu bersama dan membela ulama.
Lepas dari berbagai kontroversinya,

Gatot adalah seorang perwira tinggi yang cukup berprestasi. Gatot bukan prajurit karbitan. Jenjang karirnya sangat runut. Dia bahkan bisa disebut sebagai Panglima TNI paling menonjol pasca reformasi.
Prestasi prajurit TNI di bawah kepemimpinan Gatot juga cukup menonjol.

Salah satunya adalah operasi pembebasan ratusan sandera di Papua yang bisa dibebaskan dalam hitungan jam, tanpa korban jiwa. Menariknya lima perwira TNI menolak ketika diberi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa.

Bagi sebagian besar kalangan prajurit TNI yang merasa perannya semakin banyak dilucuti, Gatot itu “gue banget.” Profil Gatot mengingatkan publik kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI M Jusuf yang sering turun menyapa dan hadir bersama prajurit di lapangan.
Untuk kepentingan prajurit dan internal TNI, dia berani “berkelahi” kendati harus berhadapan dengan para seniornya, termasuk dengan sejumlah pejabat yang nota bene secara hirarki lebih tinggi posisinya.

Sikap tersebut terlihat jelas ketika Gatot memprotes pemangkasan kewenangan anggaran TNI oleh Dephan. Gatot juga berbeda pendapat dengan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menkopolhukam Wiranto soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi di luar TNI. Dia menilai ada institusi lain yang mencoba melangkahi dan mengambil alih kewenangan TNI.

Soal kedaulatan RI sikapnya juga sangat tegas. Gatot menghentikan kerjasama pelatihan militer dengan Australia, karena salah seorang instruktur militer Australia dinilai telah melecehkan lambang negara RI.

Dalam berbagai kesempatan Gatot mengingatkan akan bahayanya perang assimetris dan proxy war. Sebuah perang non-konvensional yang menggunakan dan mengendalikan aktor non-negara.

Karena sikapnya itu sejumlah media asing menjulukinya sebagai jenderal ultra nasionalis. Sebuah paham yang menempatkan kepentingan negaranya, di atas segala-galanya. (*)

Komentar

News Feed