oleh

Guru Honorer ‘Serbu’ DPRD Torut, Begini Tuntutannya

MATARAKYATMU | Persoalan gaji  tenaga honorer guru daerah Toraja Utara yang tak jelas kapan akan direalisasikan  setelah tertunda pembayaran selama  7 bulan. Nasib mereka diadukan DPRD Torut.kemarin (20/12).

Kehadiran guru honoris ke gedung wakil rakyat diterima oleh tiga anggota komisi 1 di ruang rapat paripurna bersama Bupati Toraja Utara dan Kadis Pendidikan Toraja Utara.

Pernyataan Bupati Toraja Utara alasan kenapa belum terbayarkan  gaji para guru honorer tersebut cukup membuat geram setelah dijelaskan penundaan gaji guru honorer akibat pengalihan pembayaran ke hutang Pemkab Torut.

“Posisi sekarang, dana itu sudah siap dibayarkan bulan februari tahun 2018 dan kalau bisa kadis pendidikan agar dana-dana disekolah itu digunakan dulu”, ungkap Bupati Toraja Utara kepada Kadis Pendidikan dihadapan para guru honorer.

Bupati Kala’ Tiku Paembonan  juga menyampaikan bahwa dalam APBD 2017 gaji guru honorer itu 1 juta tapi entah kenapa di dalam lampiran SK tercatat 900 ribu sehingga dibayarkan hanya tercantum dalam lampiran SK tersebut. Tapi itu akan tetap dibayarkan full di bulan februari 2018 akan kekurangan di tahun 2017 ini dan akan diperbaiki SK tersebut,  beber Kala’ Tiku Paembonan.

Hal yang sama pun juga disampaikan oleh D.T. Rantetasak Kadis Pendidikan Toraja Utara Kamis (21/12) menjelaskan bahwa akan diupayakan pada bulan Februari tahun 2018 untuk dibayarkan keseluruhan selama tujuh bulan.

Paulus Tangke Ketua Komisi 1 DPRD Toraja Utara mengatakan bahwa menyangkut TK/PAUD sudah dibuatkan Perdanya dimana gaji guru TK/PAUD di biayai dari anggaran ADD di setiap desa yang memiliki sekolah TK/PAUD sebesar 10% sampai 20% dari ADD sehingga Bupati tidak lagi menjadikan guru TK/PAUD sebagai honorer daerah tetapi menjadi guru otonom di desanya.

Disayangkan jika daerah sudah kewalahan menggaji guru honorer yang sebenarnya anggaran gaji mereka sudah di tetapkan dalam penganggaran program dan kegiatan pada APBD kabupaten Toraja Utara.

Dan sangat mengherankan jika gaji guru TK/PAUD akan menjadi beban setiap tahun di setiap desa dalam anggaran ADD tanpa disadari bahwa setiap tahun aturan Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa selalu berubah.

  • (wildan)

Komentar

News Feed