oleh

Waduh, Dana Hibah Naik 500 % di Pemkab Pinrang

MATARAKYATMU | Harapan legislatif lewat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pinrang, agar pembahasan ini ditolak agar bisa menyeberang ke tahun 2018 pupus sudah dan memilih mengalah untuk sepakat di bahas ditingkat selanjutnya.

Suasana paripurna ini memang berubah drastis pasalnya , dari tujuh fraksi diantaranya PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, Golkar, PPP, dan Hanurah ,melalui juru bicanya justru menyatakan menerima dan menyetujui untuk di bahas pada sidang berikutnya.

Sikap ini dinyatakan pada sidang paripurna, yang dipimpin wakil ketua H.A.Ngaru, dari Fraksi Grindra, usai sholat Jumat (22/12/2017) dan  meskipun sebelumnya ada rencana boikot.

Ketidak hadiran Ketua DPRD Pinrang, H.Bahran Jafar Sanusi, dan beberapa angota Banggar, diantaranya H.Hanapi (F.Grindra) yang paling tegas menolak paripurna bila ‘jualan atas nama ASPIRASi’ — ditolak pihak eksekutif.

Gertakan -gertakan ini dihadapi dengan kesabaran eksekutif agar tujuan aman dan antara legislatif dan eksekutif aman dari temuan bila ada pemaksaan menyelipkan tujuan pribadi dalam  penyusunan anggaran 2018.

Meliat kondisi lancar , H.A.Ngaru yang mengambil alih memimpin jalannya sidang paripurna dua masa sidang ke 3 , mempersilahkan para jurubicara (Jubir) fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.

Hal hasil dari 10 fraksi (ada partai gabungan) yang disampaikan dari jubir  fraksi PKS, Demokrat, NasDem, Golkar, PDIP, Hanura, PPP, dan Grindra ,ternyata tak ada yang menolak empat Ranperda yang diajukan eksekutif. ” Fraksi PKS , menyatakan menerima untuk dibahas selanjutnya, ” kata Irwan Hasyim, dan di-susul Fraksi lainnya kemudian mendapat applaus eksekutif.

Begitu tanggapan Bupati Aslam Patonangi, atas pandangan fraksi, yang dianggap memberi masukan dengan kritis , akan dijalankan sesuai amanah  UU .

Kepala Keuangan (TPAD) Pemkab Pinrang,  H.Islamuddin, yang juga Plt.Sekda Pinrang, meski tak menjawab adanya bantuan hibah dari Rp 10 miliar (2017) di Anggaran Pokok 2018 naik jadi Rp 60 miliar.

Tapi Islamuddin, hanya mengalihkan pembicaraan prihal istimasi anggaran besaran Rp 1,3 triliun atau naik sedikit dari besarnya TA 2017. ” Jelasnya nanti kita liat di penetapan/persetujuan APBD 2018,” katanya seraya beranjak menujuh pintu samping Ruang sidang sebelah kiri di mana ada enam anggota dewan menantinya.

Sebelum sidang paripurna berlanjut, Rasyid Panrinta, salah satu lembaga pengawasan eksekutif dan legeslatif , hanya berkomentar singakat, seharusnya anggota DPRD lebih kritis soal anggaran yang tidak menyentu langsung rakyat. Tapi menganalisa kemelut perjalanan RAPBD Pinrang, terjadi hanya karena miss komunikasi saja.

Sementara pemerhati Bumi Lasinrang, Andi Nanrang Napi, salut dengan anggota DPRD yang menerima ranperda eksekutif. ” Seandainya paripurna RABPD 2018 benar di boikot atau disebrangkan ke tahun 2018, saya tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi, ” katanya saat di temuai sebelum waktu sholat Magrib, petang tadi.

(nasri aboe/JOIN).

Komentar

News Feed