oleh

Pencalonan Perwira Tinggi Dikuatirkan Merajalela Kecurangan, Ini Pendapat Pengamat Politik

MATARAKYATMU | Pencalonan lima perwira tinggi terdiri empat dari kepolisian dan 1 TNI menghadirkan banyak komentar miring berbagai pihak. Dikuatirkan terjadi kecurangan?

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan fenomena tersebut mengkhawatirkan. Sebab, dikhawatirkan terjadi kecurangan dalam pilkada akan lebih merajalela dengan fenomena tersebut. Misalnya munculnya penekanan di daerah-daerah untuk memilih calon tertentu atau tidak dilanjutkannya sengketa pemilihan dari Bawaslu oleh Polri.

Menurut dia, semua itu bisa terjadi karena berpihaknya Polri dan TNI untuk memenangkan bekas prajuritnya dalam Pilkada. “Orientasi partai saat ini hanya kemenangan dan keuntungan saja. Ditambah memegang Polri dan TNI, maka akan lebih marak terjadi politik transaksional,” tandasnya.

Fenomena itu, lanjut Siti, sekaligus menegaskan bahwa parpol telah gagal melakukan kaderisasi. Sehingga parpol bersikap pragmatis dengan mengusung jenderal aktif di Pilkada 2018. “Saat ini partai gagal melakukan kaderisasi, maka menunjuk jenderal aktif yang punya jiwa kepemimpinan dan jaringan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggotanya yang sudah mendaftar pilkada agar segera mengurus permohonan pengunduran diri. Menurut dia, langkah tersebut dianjurkan agar tidak timbul persepsi buruk bagi kepolisian.

Sedang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan hal sama. Menurut jenderal asal Malang ini, jika salah satu perwira tinggi ingin mengikuti pencalonan kepala daerah, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Panglima Hadi tidak menegaskan diizinkan atau tidaknya perwira tinggi TNI untuk pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Komentar

News Feed