oleh

PNS Dilarang “Nongki-Nongki” Bersama Kandidat di Pilkada 2018

kegiatan deklarasi (foto : istimewa)

JAKARTA | Menteri PAN RB, Asman Abbie menerbitkan Surat Edaran MENPAN RB terkait Pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 itu dikeluarkan pada 27 Desember 2017.

Surat itu telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota untuk dilaksanakan ketentuan larangan keterlibatan PNS di kegiatan Pilkada.

Beberapa larangan itu diantaranya PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Juga PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selain itu dalam surat edaran tersebut menekankan PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bagi ASN aktif maka PNS tersebut dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bukan hanya itu surat tersebut juga menyebut PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Bagi PNS peselancar di Mensos dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

Kebiasaan terjadi PNS doyan self dengan kandidat maka dengan keluarnya edaran dimaksud dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Terakhir, PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (Nas)

Komentar

News Feed