oleh

Wanted ! Mobil Robicon Pemkab Toraja Utara

-Torut-1.076 views

MATARAKYAT-TORUT. Terkait Surat Bupati Toraja Utara, Kala’ Tiku Paembonan yang tertanggal 5 Desember 2017 tentang Pengembalian Kendaraan Dinas oleh mantan Kepala Dinas yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat esalon II di Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara agar dikembalikan.

Menurut YM. Palungan selaku kepala bidang aset daerah pada tanggal 8/1/2018 bahwa Surat pertama dengan nomor 028/0666/BPKAD tertanggal 22 Juni 2017, surat kedua dengan nomor 027/0831/BPKAD tertanggal 09 Agustus 2017, surat ketiga dengan nomor 027/0860/BPKAD tertanggal 18 Agustus 2017 dan surat ke empat dengan nomor 028/1204/BPKAD tertanggal 05 Desember 2017, sudah ditujukan kepada ke empat (4) mantan pejabat eselon II tersebut dan ke empat (4) mantan pejabat eselon II tersebut berjanji segera mengembalikannya.

Dengan adanya surat Bupati Toraja Utara tersebut yang terkait pengembalian randis sebagai aset daerah,  sehingga memunculkan berbagai tanggapan dari para netizen terhadap randis yang telah dikembalikan oleh Frederik B. Sorring selaku mantan Bupati Toraja Utara periode tahun 2011-2016, yang sekarang tidak pernah digunakan oleh pejabat pemerintah Toraja Utara dan tersebar kabar dikalangan netizen bahwa itu randis biasa terlihat dalam kota yang sama model dan merek tapi platnya bukan plat merah alias pakai plat hitam tempelan.

Beberapa nomor plat yang ditelusuri dilapangan dan menurut informasi samsat saat ditemui awak media bahwa plat mobil bernomor DP 88 K adalah bukan plat tanda kendaraan yang terdaftar di samsat, setelah di cari melalui aplikasi disamsat. Kamis (11/1/2018).

Albert selaku anggota LSM Aliansi Indonesia sebagai Badan Peneliti Aset Negara cabang Toraja Utara mengatakan bahwa jika randis tersebut sudah dikembalikan dan digunakan oleh orang lain maka Itu tidak bisa dibenarkan karena randis tersebut adalah milik pemerintah dan tidak etis jika digunakan oleh pihak swasta yang bukan dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah toraja utara, di MTC Queen Cafe, Rabu (10/1/2018)

Secara terpisah juga Yunus selaku Ketua LSM Komisi Cabang LP-KPK Toraja Utara mengatakan bahwa terkait randis mantan Bupati Toraja yang telah dikembalikan ke Pemkab Toraja Utara dan jika dipergunakan oleh pihak swasta secara pribadinya sehari-hari, maka itu bisa dianggap sebagai pelanggaran penggunaan aset pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan bisa berujung ke tindak Pidana Pencurian atau Penggelapan aset pemerintah jika tidak disertai kelengkapan dokumen peruntukan.

Sehubungan dengan penyalahgunaan randis milik pemerintah Toraja Utara itu, sudah seharusnya DPRD Toraja Utara segera memanggil Bupati Toraja Utara bersama pimpinan BPKAD atau yang membidangi aset daerah untuk penyelesaian permasalahan ini.(wildan)

Komentar

News Feed