oleh

Raker PPK dan PPS Pilgub Sulsel di Torut, Ini Pembahasannya

MATARAKYAT-TORUT. Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan  2018, digelar di kantor Kecamatan Kesu’, Kelurahan Ba’tan,  (15/1/2018).

Dalam rapat kerja tersebut menghadirkan narasumber Maryanto Tandi Bongga  dari Komisioner KPUD Torut, unsur pemerintah Kecamatan Kesu’, anggota PPK Kesu, anggota PPS se-Kecamatan Kesu’, dan Panwas Kecamatan Kesu’.

Materi rapat kerja antara PPK dan PPS tersebut adalah membahas kiat-kiat untuk pemutakhiran data pemilih dengan pengenalan dan pemahaman cara mengisi semua formulir bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih karena belum memiliki E-KTP, bukan penduduk dalam wilayah domisili, sudah meninggal, pemilih ganda, dibawah umur, tidak dikenal, TNI, Polri, pindah pemilih, dan dicabut hak pilihnya, serta yang belum dipastikan.

“Ada beberapa kemungkinan penduduk tidak memiliki e-KTP antara lain sudah tercetak tapi belum mengambil e-KTPnya, dan sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum tercetak, sehingga bagi penduduk tersebut diambilkan surat keterangan dari Dukcapil untuk dilakukan mencocokan dan penelitian (Coklik) data, tapi ada juga yang memang tidak mau mengurus e-KTPnya dengan kata lain bermasa bodoh”, jelas Maryanto Tandi Bongga selaku Komisioner KPUD Toraja Utara kepada matarakyatmu.com.

Ditambahkan oleh Maryanto bahwa pada prinsipnya di pemilu itu, KPU mengusahakan agar setiap warga negara mempunyai hak pilih atau hak konstitusi yang wajib hukumnya untuk dipenuhi hak konstitusinya dan begitupun sebaliknya bahwa selaku warga negara yang mau menggunakan hak konstitusinya, juga wajib hukumnya untuk penuhi aturannya.

“Jadi yang tidak memiliki e-KTP nantinya KPU siapkan beberapa cara untuk mengantisipasinya seperti pemilih yang tidak memiliki e-KTP karena belum mengambilnya maka ada formulir untuk diisi yang akan direkapitulasi mulai dari PPDP, PPS, PPK sampai KPU, yang kemudian dimutakhirkan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dukcapil guna dilacak bahwa sudah terekam dibasis data e-KTP atau tudak, dan jika sudah maka Dukcapil akan buatkan Surat Keterangan untuk memilih”, beber Maryanto.

Terkait penduduk yang belum memiliki e-KTP ataupun Surat Keterangan dari Dukcapil maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan tuntutan kepada siapapun jika tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kami juga harus proteksi diri, tutup Maryanto sebagai Komisioner KPUD Toraja Utara. (Wildan)

Komentar

News Feed