oleh

KPU Buat Aturan Neko-Neko Soal Disabilitas di Pilkada

JAKARTA | Interpretasi terhadapnya aturan pelarangan disabilitas  penyandang instabilitas ikut dalam investasi Pilkada menghadirkan pro kontra. Ada faham jika larangan itu sebab dinilai cacat jasmani dan tak mampu melaksanakan tugas dan sebaliknya ada pendapat bila yang dimaksud undang-undang tidak demikian.

Larangan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bentuk perlakuan diskriminatif. Sebab, prinsipnya setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada, tidak terkecuali terhadap penyandang disabilitas.

Melalui Keputusan KPU, larangan disabilitas dianggap kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai  kepala daerah.

Aturan dimaksud yakni Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 Rujukan KPU membuat aturan tersebut yakni Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut .Koalisi Masyarakat Disabilitas, dalam penjelasan berbagai pasal yang mengatur tentang syarat’mampu sehat jasmani dan rohani’ bahwa cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan. Misalnya, dalam penjelasan pasal 72 huruf g UU Pemilu menyebutkan ‘cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani. (hko)

Komentar

News Feed