oleh

Mahasiswa Bongkar “Borok” BBWSP-Jeneberang Sulsel

Matarakayat | Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi Selatan mencurigai adanya sejumlah proyek kontruksi tahun anggaran 2017 di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWS-PJ) Makassar sarat dugaan tindak pidana korupsi.

Salah satunya rehabilitasi jaringan irigasi D.I bayang-bayang di Kabupaten Bulukumba, Sulsel disinyalir pekerjaannya tidak sesuai volumen tanpa didasari perencanaan awal.

Dimana proyek irigasi itu menghabiskan Rp11,8 miliar APBN tahun 2017 diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi. Kalangan aktivis ini menyebut Balai Pompengan ‘sarang’ korupsi dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Ketua Umum IMALAK Sulsel Akram, indikasi proyek irigasi bersamalah tanpa gambar desain (detail desaign) yang tidak dilampirkan dalam dukomen pengadaan pada proyek tersebut.

Ia melihat PT Adzka Utama selaku pelaksana melaksanakan pekerjaan asal jadi. Dimana pihak kontraktor hanya berpatokan pada volume pekerjaan tanpa mempertimbangkan asas manfaat dan kualitas bangunan.

“Kenapa kami laporkan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena kegiatan ini jelas melanggar dan merugikan keuangan negara. KPK harus mengusut Balai Pompengan,”tegas Arkam.

Padahal, ditegaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara jasakonstruksi dalam pasal 24 penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan perencanaan.

Pada tahapan pelaksanaan lelang, diduga terjadi mark-up anggaran dengan asumsi volume pekerjaan yang dimunculkan dalam BoQ atau bill of quantity yang tidak memiliki dasar perhitungan yang dilakukan Kepala BBWSPJ selaku pengguna anggaran.

Sejauh ini, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS) T Iskandar belum berhasil dikonfirmasi. (Tim)

Komentar

News Feed