oleh

Antisipasi Praktek Korupsi, Begini Strategi KPK

Matarakyatmu_Torut | Pemda Toraja Utara bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar workshop terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di ruang pola kantor Pemda pukul 08.30 wita. Kamis (1/2/2018)

Workshop dihadiri oleh Bupati, Sekda, Inspektorat, perwakilan BKD sebagai tim admin yang kelola data pendaftaran e-filling LHKPN, serta jajaran eselon 2 dan 3 dari OPD seToraja Utara, dan Bendahara tiap OPD.

“Pejabat yang wajib laporkan LHKPN adalah Bupati dan wakil, 35 anggota DPRD,  pejabat eselon 2 berjumlah 36 orang, eselon 3 berjumlah 215 orang, dan 52 bendahara rutin di masing-masing OPD seToraja Utara”, ungkap Semuel Sampe Rompon,  yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam workshop tersebut menghadirkan Harun Hidayat dan Irawan, dari perwakilan KPK RI sebagai Narasumber untuk mensosialisasikan dan pemahaman akan pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Harun Hidayat dalam penjelasannya saat memberikan materi bahwa dengan “e-LHKPN ini diharapkan dapat mengurangi adanya tindakan korupsi bagi pejabat dan dengan aplikasi e-LHKPN juga nantinya setiap pejabat dapat melaporkan harta kekayaannya baik sebelum menjabat maupun setelah menjabat”.

Liputan : Wildan

Komentar

News Feed