oleh

Ditjen Perhubungan Darat Gelar Bintek Andalalin, Ini Harapannya

MAKASSAR | Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghelat acara Bimbingan teknis Analisis Dampak Lalu lintas. Acara yang mengambil tempat di Hotel clarion menghadirkan  kepala Dinas perhubungan Provinsi, Kabupaten/kota se regional Sulawesi, PU, dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se Regional Sulawesi.

Dalam sambutannya Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan  Darat  Pandu Yuniarto, ATD,  M.Eng. mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Insan Perhubungan. Selama ini kita lebih konsen sama pembangunan fisik dan  kurang pada peningkatan SDM, olehnya kami  terus berupaya untuk memperbaiki kualitas SDM melalui bimbingan teknis seperti ini ujar pandu sapaan akarabnya.

Pandu mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor, perumahan, pusat pusat kegiatan dan  infrastruktur telah memicu tingginya pergerakan di jalan yg membawa dampak terhadap kinerja ruas jalan seperti kepadatan, kemacetan dan menurunnya kualitas keselamatan jalan di beberapa kota kota  besar di Indonesia.

Dulu tahun 90an saya datang ke Makassar, jalan jalan masih lengang dan pusat kegiatan masih jarang, tapi sekarang luar biasa pesatnya. Pandu mencontohkan jalan didepan hotel clarion jl. AP.Pettarani 10 Tahun lalu masih nyaman  berkendara, tapi sekarang kita lihat hampir disisi kiri kanan jalan penuh dengan pusat pusat kegiatan dan perumahan.

Olehnya tentu ketentuan Andalalin diatur dalam PP 32 Tahun 2011 dan PM nomor  75 Tahun 2015 tetang pedoman penyelenggaraan Andalalin   mewajibkan bagi  pemrakarsa pusat kegiatan dan infrastruktur untuk melaksanakan dan mengajukan dokumen Andalalin.

Dokumen Andalalin itu bagian dari persyaratan penerbitan IMB, jadi jangan dibalik IMB dulu terbit barulah mengurus dokumen Andalalin, ujar Pandu yang juga salah satu alumni terbaik STTD.

Saat ini sudah ada UPT Ditjen Perhubungan Darat yakni BPTD sebagai perwakilan pusat di daerah. Terkait pengurusan dokumen Andalalin yg selama ini dikeluhkan terpusat di Jakarta, saat ini sudah boleh dilakukan melalui Balai. Sk dirinya sudah keluar dan sudah membagi kewenangan pengurusan  dokumen Andalalin yang bisa dilakukan di Balai. Tambah Pandu.

Kegiatan Bintek Andalalin yang berlangsung dari tanggal 31 Januari s/d 2 februari 2018 ini  juga menghadirkan beberapa pemateri dari Ditjen Phb Darat termasuk dari Kepolisian dan Ditjen Bina Marga.

Beberapa Kepala Dinas Perhubungan di Sulsel merasa senang dilakukannya kegiatan ini, karena terus terang diakui didaerah sudah mulai diperhadapkan dengan masalah Andalalin, dan banyak bangunan bangunan  baru bermunculan tanpa dilengkapi dokumen Andalalin serta sering IMB keluar tanpa ada koordinasi dengan kami, akibatnya kesemrautan dan kemacetan tidak bisa dihindari akibat dampak dari tarikan dan bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oleh hadirnya bangunan tersebut.

“Kalau sudh beginimi kita kitami yang dipusingkan, perhubunganmi lagi yang disalahkan padahal  itu adalah hasil dari dampak bangunan yang tidak memiliki dokumen andalalin, ujar salah satu  Kepala Dinas Perhubungan kabupaten yang hadir.(BN)

Komentar

News Feed