oleh

Inilah Nasib PHT Diskes Torut, Gaji Tak Tuntas Seleksi Diakal-Akali

-Daerah-3.145 views

TORUT | Carut marut persoalan PHT  di semua OPD kabupaten Toraja Utara menjadi permasalahan serius yang tidak ada ujung pangkalnya akan penyelesaiannya.

 

Belum selesai permasalahan gaji PHT ditahun 2017  belum dibayarkan secara tuntas, kini para tenaga honorer dinas kesehatan kabupaten Toraja Utara dirundung permasalahan lagi yang akan dites sebagai alasan untuk memaksimalkan kinerja para honorer.

 

“Dengan melihat surat kepala Dinas Kesehatan nomor 440./DK-UM/I/2018 perihal Persayaratan calon tenaga PHT untuk Bidan dan Perawat pertanggal 02 Februari 2018 dan ditujukan kepada Direktur RSU Pongtiku dan Kepala Puskesmas Se Kabupaten Toraja Utara yang isinya menjelaskan untuk peningkatan pelayanan dan disertai syarat untuk bisa ikut tes dalam surat tersebut,  itu sangatlah bertolak belakang dengan surat pengumuman tahapan seleksinya,” beber Yunus, selaku ketua Komisi cabang LP-KPK Toraja Utara. Minggu (4/1/2018).

 

Ditambahkan Yunus, bahwa tahapan seleksi dan perlengkapan seperti laptop yang harus dibawa saat tes itu merupakan keputusan Pansel tes yang sangat blunder karena tidak semua PHT memiliki laptop apalagi tes komputer bisa saja menggugurkan tenaga PHT yang sudah lama mengabdi membantu Pemda Toraja Utara dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

 

“Belum lagi PHT yang sudah lama mengabdi serta memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan medis kepada pasien, bisa saja tidak lulus dan tidak bisa lanjut ke tes berikutnya hanya karena tes komputer dan malahan akan semakin berkurang tenaga berpengalaman dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas nantinya”, tandas Yunus.

 

Adanya rencana Dinkes Toraja Utara untuk lakukan seleksi PHT yang sudah ada, mendapat sorotan keras dari Joni Sirande selaku ketua fraksi Golkar di DPRD Torut bahwa tes yang akan di lakukan Kepala Dinas Kesehatan, dr.Marsiano pada tanggal 7  sampai 9 Februari 2018,  tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

 

“Tes yang di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Toraja Utara adalah pelanggaran hukum karena tidak adanya Surat dari Kementerian Apartur Negara Republik Indonesi dan surat dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan maupun Bupati Toraja Utara, untuk melakukan penerimaan atau seleksi ulang bagi tenaga PHT”, tegas Joni Sirande selaku anggota DPRD Toraja Utara dari Fraksi Golkar.

 

Menurut Joni Sirande bahwa tenaga PHT pada Dinas Kesehatan sudah ada yang bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah kok baru sekarang kepala Dinas mau melakukan tes seperti akan tes CPNS.

 

“DPRD Toraja Utara akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan pada hari Senin (5/2/18) untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I terkait tes kepada tenaga PHT yang berada di Rumah Sakit dan Puskesmas se Toraja Utara,” ungkap Joni Sirande. (wildan)

Komentar

News Feed