oleh

PHT Dinas Kesehatan Geruduk Kantor DPRD Torut, Ini Tuntutannya

TORUT | Ratusan Pegawai Honorer Dinas Kesehatan dari gabungan Puskesmas serta Rumah Sakit Pongtiku dan pemuda masyarakat yang mengatas namakan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati PHT, menggelar aksi menuntut gaji mereka tahun 2017 dan permasalahan tes hari ini (6/2).

Pengunjukrasa dengan tertib berjalan dari lapangan bakti Rantepao menuju kantor DPRD Toraja Utara.
Aksi tersebut dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Y. Palenggang dari perwakilan pemuda serta masyarakat dan  Koordinator Aksi, Perpi Senolinggi, S. Kep., Ns, dari perwakilan PHT dinas Kesehatan Toraja Utara.

Penyampaian aspirasi dari PHT Dinkes Toraja Utara juga di terima di ruang paripurna oleh anggota DPRD yakni,  Ariadi Gala (PDIP) , Stefanus Sarese (Demokrat) , Andarias Sulle (Nasdem), dan Semuel T. Lande (PDIP) selaku wakil ketua DPRD, serta Paulus Tangke (PDIP) sebagai ketua Komisi 1 DPRD yang membidangi Kesehatan.

PHT Dinkes tersebut menyampaikan 2 tuntutan sebagai penyataan sikap antara lain “Bayarkan gaji honor selama 4 bulan di tahun 2017 dan 1 bulan di tahun 2018, Menolak seleksi ulang PHT dibidang kesehatan bagi tenaga harian tetap yang sudah mengabdi”.

Dalam menemui anggota DPRD tersebut, para PHT meminta menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Daerah kabupaten Toraja Utara.

“Berdasarkan keputusan rapat DPRD dengan Bupati maka Pemda sudah siap membayarkan gaji PHT dari tahun 2017 yang akan dibayarkan pada bulan Februari dan Maret 2018 dan dengan melihat PP 48 tahun 2005 yang menyatakan tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga PHT tapi karena menjadi kabupaten baru maka pemda mengambil kebijakan untuk mengangkat PHT”, ungkap Paulus Tangke, ketua komisi 1 DPRD Toraja Utara.

Data base PHT Dinkes ada di angka 700 orang lebih sedangkan kebutuhan hanya sekitar 350 orang dan adapun keputusan serta kebijakan tingkat OPD, DPRD juga tidak bisa mengintervensi OPD terkait tapi setidaknya eksekutif menyampaikan terlebih dahulu ke DPRD”, tandas Paulus Tangke.

Ditambahkan oleh wakil ketua DPRD dari fraksi PDIP, Semuel T. Lande bahwa adapun kebijakan ditingkat OPD itu sah-sah saja, namun harus disampaikan terlebih dahulu melalui Bupati ke DPRD karena fungsi DPRD juga melaksanakan pengawasan baik dalam eksekutif menjalankan kebijakannya maupun dalam mengelola anggaran daerah.

Senada yang disampaikan oleh anggota DPRD., Stefanus Sarese dari Fraksi Demokrat dan Andarias Sulle dari fraksi Nasdem bahwa tidak ada namanya rasionalisasi karena PHT sudah di anggarkan dalam APBD kabupaten Toraja Utara, tahun anggaran 2018.(wildan)

Komentar

News Feed