oleh

Wabup Torut Tekankan Koordinasi Penataan Administrasi Desa, Ini Tujuannya

TORUT | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang mengadakan Rapat Koordinasi dan evaluasi pembangunan Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun anggaran 2018.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati dibuka langsung oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang,ST, didampingi oleh Rita Rasinan selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang,  bersama Kepala BPKD dan Aset, Firdaus Rin Bata. Jumat (9/2/2018)

Wakil Bupati Tator dalam arahannya menegaskan bahwa koordinasi antara Camat dan kepala lembang (Desa) dalam menciptakan program yang berkualitas sangat berguna bagi masyarakat demi meningkatkan perekonomian diwilayahnya.

“Saya tekankan koordinasi antara camat beserta semua kepala lembang harus ditingkatkan demi pembangunan yang berkualitas serta dapat meningkatkan perekonomian di wilayah masing-masing. Kepala lembang jangan membuat program masing-masing yang tidak berguna bagi masyarakatnya”, ungkap Yosia Rinto Kadang, ST.

Ditambahkan Yosia bahwa Laporan Administrasi perlu ditingkatkan dan kepala lembang jangan malu untuk selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMDL, serta saya pun siap 24 jam.

“Saya harapkan kepada kepala lembang agar perlunya rencana yang matang dalam pengelolaan dana Desa. Saya tidak ingin ada Kepala Lembang di Toraja Utara tersangkut masalah hukum”, kunci Yosia Rinto Kadang.

Senada yang diungkapkan Kadis DPML, Rita Rasinan, demi pembangunan yang terarah, sangat diperlukan kerja sama yang baik antara kepala lembang dan selalu berkoordinasi dengan camatnya.

“Untuk anggaran 2018 ini, saya menekankan agar koordinasi dan kerja sama lebih ditingkatkan demi pembangunan yang terarah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian didaerah masing-masing”, Rita Rasinan disela-sela rapat tersebut.

“Dalam Rapat Koordinasi kali ini, kita juga membahas Evaluasi Laporan Pertanggung jawaban tentang realisasi anggaran, penggunaan anggaran fisik maupun biaya operasionalnya, laporan kegiatan tahun 2018 tentang tahapan pencairan dimana ditahun 2017 mempunyai dua tahap sedangkan untuk tahun 2018 pencairan ada tiga tahap”, tandas Rita Rasinan.

Selain itu, kita akan membahas tentang struktur organisasi Tata Kerja Perangkat Lembang, dimana lembang di Toraja Utara ini masih berstatus swadaya sehingga OTK nya harus dua tahun dan mempunyai dua kepala seksi, tambahnya.

Didalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh camat, kepala lembang dan pendamping desa se-Toraja Utara.

Liputan : Wildan

Komentar

News Feed