oleh

Siswa SDI Beroanging Terlantar, Dinas Pendidikan Terkesan Tutup Mata

Matarakyatmu | Polimik sengketa lahan Sekolah Dasar Inpres Beroanging dengan pemilik lahan sepertinya belum ada titik terang. Pasalnya pemilik lahan sudah lakukan penyegelan Sekolah sehingga siswa terpaksa harus belajar di dalam Masjid Nurul Iman Yabani Bontoramba. Selasa (20/2/18)

Menurut pemilik lahan Hasan Naim, karena tidak ada respon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, maka kami melayangkan surat ke dua karena surat kemarin sudah jatuh tempo perjanjian dengan pihak Dinas Pendidikan untuk membongkar
sendiri bangunan SDI Beroanging Bontoramba.

Foto| Ahli Waris Hasan Naim

“Surat kedua kami ini layangkan tujuannya agar menjadi dasar bukti itikad baik kami untuk menyelesaikan kesepakatan antara pihak Dinas Pendidikan dengan pemilik lahan.

” Jangan salahkan kami ketika dikemudian hari lahan milik orang tua kami jual kepihak lain yang lebih berminat.” Ujarnya

Lanjutnya, Kami memang telah diberitahukan telah turun tim appraisal melakukan survei ke lokasi. ” Namun ada ganjil ketika tim appraisal tidak melakukan pengukuran atas luas lokasi, sehingga tidak apa ada dasar pegangan kami berapa nilai ganti rugi lahan yang kami akan terima”. Kesalnya

Sambung Hasan, Mengapa kami mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan kami, disebabkan ada dua hal, pertama orang tua kami sebagai pemilik sudah tua bahkan sudah sakit-sakitan dan kami sangat peduli dengan kondisi anak-anak harus belajar di dalam masjid. Perlu juga masyarakat ketahui penyegelan sekolah terpaksa kami lakukan karena pihak Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan persoalan ini, ” jelasnya

Awal mula Sekolah Dasar (SD) Inpres beroanging bisa berdiri diatas lokasi agar masyarakat serta pemerintah ketahui agar kami tak ingin disalahkan

Adapun kronologisnya menurut Hasan, pada tahun 1982 lalu, Dua pejabat dari pemerintah Kabupaten Gowa, mendatangi rumah orang tua kami pada saat itu, Camat Somba OPU H. Maparessa Tutu serta Kepala Desa Tamarunang, H. Hafid Latief tujuannya berniat untuk mendirikan Sekolah SDI Beroanging dilahan orang tua kami bahkan meraka pada saat itu menjanjikan kakak sulung kami menjadi PNS serta akan membangunkan rumah dengan enam kamar karena kami bersaudara ada enam orang.

Alhamdulillah akhirnya kakak sulung kami diangkat menjadi bujang sekolah tetapi rumah dengan enam kamar yang telah dijanjikan sampai detik ini pun tidak ada.

Untungnya pada saat itu sertifikat tanah milik kami belum beralih kepada pemerintah. Sehingga hari ini pembayaran pajak bumi bangunan masih kami yang membayarkan karena ada hak kami yang dijanjikan yang belum terpenuhi, “ujar Hasan Naim anak sebagai kuasa ahli waris.

Pihak keluarga juga bingung kenapa pada saat itu SD Inpres Beroanging tidak dibangun di atas lahan H. Maparessa Tutu dan H. Hafid Latif padahal mereka adalah pemerintah dan tuan tanah di Bontoramba. ” bebernya

Terkait penyegelan sekolah tersebut, memancing Ketua LSM Maha Karya, Syafriadi Djaenaf, angkat bicara untuk menengahi persoalan ini, bahkan Ia sangat menyayangkan tidak adanya langkah pemerintah dalam menyelesaikan kisruh penyegelan SDI Beroanging.

” Ini akan jadi persoalan di Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten Pendidikan akan menjadi barometer pendidikan di Sulsel jika hanya persoalan ganti rugi lahan saja tidak mampu diselesaikan apa kata masyarakat?

Pasalnya kalau hanya pemberian ganti rugi lahan tidak bisa diselesaikan bagaimana bisa Kabupaten Gowa menjadi Kabupaten Pendidikan dan menjadi kiblat pendidikan di Sulawesi Selatan.

” Kita harus punya kepedulian kepada pendidikan secara universal bukan hanya memikirkan konsep dan proyek pada pendidikan saja, ” ujar Syafriadi.

Lanjutnya, Sebagai Kepala Dinas, DR Salam dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan pendidikan karena hanya bisa membuat konsep dan tanda tangan tidak dapat menyelesaikan persoalan sekecil ini.

Untuk itu, ia sangat menyayangkan penyegelan terjadi sampai berlarut-larut yang sudah berlangsung sejak 15 Desember 2017 lalu hingga Selasa 20 Februari 2018.

Lebih jauh, Daeng Manka menyampaikan rasa ibanya melihat proses belajar terganggu akibat penyegelan tersebut, sehingga siswa harus belajar sambil melantai di masjid.

Padahal, menurut dia, pemilik lahan sangat terbuka dan responsif berkomunikasi karena sejak buntu komunikasi. Artinya, menurut Daeng Mangka, pihak pemilik lahan masih memberi tenggak waktu seminggu kepada Pemkab Gowa yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan sengketa lahan. “Itu kan berarti pemilik lahan sangat komunikatif,” ujarnya.

Kami menduga bupati gowa belum mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan.

” Anggaran pembangunan serta rehab di sekolah tersebut yang belum selesai hingga kini. Untuk itu ia mengaku akan melakukan investigasi terkait anggaran tersebut karena ada dugaan anggaran dipindahkan ke rekening pribadi untuk menghindari pengembalian anggaran karena sudah lewat tahun anggaran.”bebernya

Secara terpisah, Kadis Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Gowa, , DR Salam menjelaskan, Tim Apresial sudah turun tadi..dan selanjutnya akan menetapkan harga.

Mengenai tm Apresial yang turun kemarin siapa namanya dan terdaftar di asosiasi mana? Menurut Kadis, Tolong di cek pada Camat sombaupu, beliau yang tau namanya.” ucap Kadis melalui pesan Whatsapp

Tambahnya,  Kami sudah turun ke lokasi bersama bidang pertanahan, dan perumahan dan tim apresial. Untuk menetapkan harga yang menentukan adalah tim apresial, hanya harus melalui prosedur dan butuh waktu. Jadi tidakbenar kalau dianggap pemda tidak peduli.”terangnya

Komentar

News Feed