oleh

Hamdan Zoelva Jadi Ahli Disengketa Pilwali Makassar 2018

-Politik-1.082 views

MAKASSAR | Prof. DR. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI sebagai ahli yang dihadirkan pasangan Appi-Cicu di Pengadilan Tinggi PTUN pada Selasa tanggal 13 Maret 2018.

Majelis hakim Hakim  PTTUN, H.Edi Supriyanto, S.H.,M.H. HL. Mustafa Nasution, SH, MH, dan Hj. Evita Mawulan Akyati, SH, MH, akan mencecar pertanyaan Hamdan Zoelva beberapa pertanyaan berkaitan gugatan Appi-Cicu terhadap DIAmi.

Adapun isi pemeriksaan yaitu menjelaskan alasan Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Paslon yang dikeluarkan oleh KPU kota makassar. Juga menjelaskan pasal 71 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

“Majelis Hakim PT PTUN juga meminta Hamdan Zoelva ‎menjelaskan syarat salah satu Paslon (Petahana) yang terkait Pasal 71 ayat 5 Undang undang No. 10 tahun 2016 untuk menghindari Petahana agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungannya.

Selaun itu, ahli diminta juga menjelaskan penerapan pasal 154 ayat 2 Undang undang no. 10 tahun 2016 terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Petahana.

Pertanyaan lain, Ketua Umum Syarikat Islamiyah (SI) ini diharap dapat menjelaskan syarat calon kontestan Pilkada melanggar peraturan Undang undang Pemilu dan peraturan PKPU.

Menjelaskan apabila pihak KPU telah mengeluarkan surat keputusan Pencalonan Kepala Daerah tanpa mengetahui adanya dugaan pelanggaran pasangan calon tersebut pada pasal 71 ayat 1 Undang undang no. 10 tahun 2016.

Prof Hamdan juga diharap menjelaskan Proses-proses untuk pelaporan apabila di duga salah satu Paslon melakukan pelanggaran. Termasuk, program Pemerintah kota makassar pada saat berlangsungnya tahapan Pemilukada terkait Pasal 71 Undang undang no. 10 tahun 2016.

Tak ketinggalan Hamdan Zoelva ‎menjelaskan beberapa program Pemerintah kota Kota Makassar yaitu Pembagian Smartphone untuk RT/RW, Pengangkatan tenaga Honorer menjadi PNS, Tagline Pemerintah kota Makassar “2 kali tambah baik” yang diduga telah melanggar Pasal 71 Undang undang no. 10 tahun 2016.

Juga, ukuran/parameter pelanggaran yang dilakukan Petahana terkait Pasal 71 Undang undang no. 10 tahun 2016 yaitu apabila Petahana melakukan program di luar dari RAPBD yang sudah ditetapkan.

Majelis juga mempertanyakan  Tagline Pemerintah kota Makassar yaitu “2 kali tambah baik” terkait Pasal 71 Undang undang no. 10 tahun 2016 diduga melanggar apabila pada Tagline itu digunakan untuk keuntungan petahana dan bukan untuk keuntungan masyarakat kota Makassar. (*)

 

Komentar

News Feed