oleh

Bangun Objek Wisata Tanpa Izin di Hutan Lindung, Ini Penjelasan

-Daerah-2.120 views

TORUT. Objek wisata Pongtorra’ yang terletak di Lembang Kapalapitu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, telah melanggar sederetan aturan yang dimana Kawasan Hutan Lindung yang seharusnya dijaga bersama, justru sekarang berubah menjadi pusat penghasilan tanpa ijin.

Pengelolaan objek wisata Pongtorra’ dalam kawasan hutan lindung tersebut menyalahi peraturan perundangan diantaranya adalah UU Nomor 41 tahun 1999, UU Nomor 18 tahun 2013, dan PP Nomor 6 Tahun 2007.

Kepala Dinas Parawisata Toraja Utara, Harlie Patriatno, yang juga pernah menjabat sebagai kabid Perlindungan Hutan di Dinas Kehutanan Toraja Utara, saat ditemui awak media di sela-sela jam kerjanya mengatakan dengan tegas bahwa Objek Wisata Pongtorra’, tidak memiliki ijin pembangunan objek wisata.

Dan keberadaan objek wisata ini, juga tidak terdaftar menjadi salah satu dari objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara, tambah Harli Patriatno.

Dikesempatan yang lain, Plt. Kepala KPH Saddang II Dinas Kehutanan, Gazali D. Ichsan, menjelaskan bahwa lokasi objek wisata pongtorra’ itu masuk ke kawasan hutan lindung.

“Saya pernah hentikan waktu baru mau dibangun tapi tidak mau mengindahkan teguran tersebut dan dari Kementerian maupun Propinsi juga sudah peringatkan namun tetap pihak pengelola masih juga melakukan aktivitas pembangunan lokasi objek wisata tersebut”, papar Gazali, yang dihubungi via selluler oleh matarakyatmu.com. Rabu (21/3/2018)

Lanjut, Gazali juga menjelaskan jika dari Gakum (Penegak Hukum Kementerian Kehutanan) pun sudah pernah datangi lokasi tersebut sekaligus memberikan teguran tapi tidak diindahkan juga oleh pengelola objek wisata pongtorra’.

Dari penjelasan Plt. Kepala KPH Saddang II tersebut juga mengatakan jika luas areal kawasan hutan lindung yang dipergunakan sebagai objek wisata adalah sekitar 1 Ha dan pembangunan objek wisata tersebut dalam kawasan hutan lindung belum mengantongi izin Kementerian Kehutanan.

Hal inipun sudah dalam penanganan penegakan hukum kementerian kehutanan dan sementara dalam pengumpulan data oleh penyidik dari penegakan hukum kementerian kehutanan, tutup Gazali.(Wildan)

Komentar

News Feed