oleh

BPJS Kesehatan Tak Aktif, Kades Bingung Hadapi Warga

-Daerah-1.822 views

BARABAI – Sejumlah kepala desa mengeluhkan masalah pelayanan kesehatan terhadap warga miskin, pasca dicabutnya Perda Jamkesda.Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel.

Masalahnya, warga miskin penerima kartu BPJS pengganti kartu Jamkesda belum bisa digunakan, karena belum diaktifkan oleh BPJS.

Pihak BPjS belum mengaktifkan dengan alasan sistem di aplikasi mereka tak bisa mengaktifkan, selama tidak ada rekomendasi dari Pemkab HST, dalam hal ini Dinas Sosial.

Mahyuni, Kades Mantaas, Kecamatan Labuanamas Utara, HST menceritakan, di desanya pernah ada warga mengalami sakit. Warga tersebut, memiliki kartu BPJS dan benar-benar miskin.

Orang di desa itupun mengentahui yang bersangkutan memang tak mampu. Saat masuk rumah sakit, saat itu di ruang ICU, pihak keluarga menyerahkan kartu BPJS, tapi baru diketahui tidak aktif.

“Kami mencoba bantu dengan meminta rekomendasi Dinsos, tapi juga tak bisa bantu dengan alasan yang bersangkutan sudah punya kartu. Jadi kami bingung juga menghadapi masalah ini. Di satu sisi ingin membantu masyarakat , disisi lain kondisinya seperti ini,” ungkap Mahyuni saat Musrenbang di Pendopo Kabupaten, Kamis 29 Maret 2018 kemarin.

Disebutkan, di Desa Mantaas ada 512 warga pemegang kartu BPJS, namun hampir separuhnya belum aktif atau tak bisa digunakan untuk berobat.

Ada yang keterangannya mampu ada juga diberi keterangan meningaal dunia. Padahal, kata Kades kondisinya secara ekonomi memang tak mampu.

Masalah yang sama diungkapkan Kades Labunganak, Kecamatan Batangalai Utara, Yuniansyah. Dia menjelaskan, banyak warga miskin enggan berobat saat sakit dengan alasan tak mampu membayar biaya berobat.

“Ada juga yang sudah diberi kartu BPJS tapi saat digunakan tidak atif. Jadilah mereka pesimis, dan malas berobat, karena merasa tak mampu bayar,” ungkap Yuniansyah.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD HST H Saban Effendi,mengakui DPRD HST sering menerima pengaduan terkait hal tersebut.

“Kita tahu sebelumnya banyak dana pembangunan dikerahkan ke proyek fisik. Kami berharap kepada Plt Bupati dan Sekda selaku Ketua Tim anggaran, coba sekarang lebih banyak dikerahkan ke sektor pelayanan masyarakat,” katanya.

Disebutkan, masalah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, sampai sekarang belum ada data data pasti valid.

“Bagi pihak rumah sakit jika ada warna yang memang benar-benar miskin berobat, tolong dibantu ,” kata Saban.

Saban pun menyebut, anggaran dibidang kesehatan, 15 persen dari APBD. NAmun, masih banyak warga, khususnya warga tak mampu mengaku kesulitan berobat. Padahal, mereka berhak mendapat pelayanan.

“Jadi kami ingatkan pemerintah daerah, agar yang akan datang lebih baik mengutamakan anggaran untuk pelayanan publik ketimbang proyek fisik,” kata Saban.

Saban juga mengimbau, agar proyek yang menyedot dana besar, sementara ditunda dulu, sampai kondisi keuangan daerah kembali pulih dari defisit senilai Rp 63 miliar saat ini.

Mengenai validasi data warga miskin yang berhak memiliki kartu BPJS, pihak Pemkab HST menyatakan, saat ini DInsos masih menyelesaikannya.

“Soal data warga miskin, memang banyak persoalan yang dihadapi. Dalam waktu dekat, kita semua berharap bisa diatasi. Jika tak masuk data penerima program APBN, akan ditampung di anggaran Pemkab HST,” jelas Fahmi, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan yang jug amoderator kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten kemarin.(ahm/*)

Komentar

News Feed