oleh

Kasasi KPU Cacat Hukum, Pengacara Dua Kali Ceroboh.

-Politik-3.113 views

MAKASSAR – Sengketa penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota memasuki babak baru. Setelah putusan PTTUN Makassar yang memerintahkan KPU Makassar mendiskualifikasi atau mencoret pasangan Danny Pomanto-Indira sebagai salah satu pasangan karena diduga memanfaatkan jabatan petahana melakukan kebijakan yang menguntungkan Dia dan merugikan pasangan lainnya, larangan itu jelas aturannya.

Atas putusan PTTUN, KPU ngotot Kasasi, meskipun KPU bukan pihak yang dirugikan kepentingannya dalam putusan itu. Karena kengototannya, akhirnya kuasa hukum Appi-Cicu melaporkan semua anggota KPU kepada DKPP, laporan sudah didaftar, tinggal menunggu para anggota KPU diadili DKPP, karena dipandang tidak netral dan menunjukkan keberpihakan pada pasangan Dia, itu jelas melanggar kode etik penyelenggara.

Pilkada itu pertarungan bukan hanya di TPS, tapi semua tahapan Pilkada adalah medan pertarungan, kalau bisa menang di menit awal pertarungan, kenapa tidak, ini pilkada zaman Now, menang hukum di depan, TPS belakangan, kata Dr. Amirullah Tahir. Saat konferensi pers di salah satu Warkop  Coffiehuis pengayoman  Selasa 3/4

Pada tahapan awal pilkada Makassar, semua instrument tim pemenangan Appi-Cicu yaitu tim relawan, tim koalisi partai politik, tim hukum, tim keluarga dan tim konsultan sudah bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Manajemen tim pemenangan Appi-Cicu bekerja secara efektif. Tim hukum yang diperkuat 101 pengacara handal yang di ketuai Dr. Amirullah Tahir, sudah bekerja maksimal, memanfaatkan segala celah hukum yang ada untuk memenangkan pilkada.

Tim hukum Dia nampak keteteran dan tidak siap mengantisipasi semua masalah hukum yang dihadapi pasangan Dia. Banyak peluang hukum justru tidak dimanfaatkan pengacara Dia, ini jelas ceroboh, dan sangat merugikan pasangan Dia, salah satunya tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara di PTTUN, sehingga Dia kehilangan kesempatan mempertahankan kepentingan hukumnya. Akibatnya putusan PTTUN memerintahkan KPU untuk mencoret pasangan Dia. Hanya satu pasangan yang memenuhi syarat yaitu pasangan Appi-Cicu.

Belum lagi peluang hukum di PTTUN yang disia-siakan, datang lagi kecerobohan pengacara KPU yang sangat fatal. Surat kuasa untuk pengacara KPU tidak disertai kewenangan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi tidak ada dasar hukum pengacara KPU mengajukan kasasi. Itu salah dan cacat formil.

Semua pengacara tahu hukum, kalau sudah surat kuasa cacat hukum, maka semua tindakan yang didasarkan surat kuasa itu pasti ikut cacat hukum, kalau cacat hukum, berdasarkan pameo hukum, sesuatu yang cacat hukum maka dipandang tidak pernah ada. Jadi kalau kasasi KPU cacat hukum, maka kasasi itu dapat dipandang tidak pernah ada.

Kesalahan surat kuasa pengacara KPU tidak disadarinya sampai berkas perkara kasasi sampai di meja bagian perkara TUN di Mahkamah Agung.

Nampaknya tim pengacara KPU baru sadar setelah disampaikan oleh bagian perkara TUN di MA, kemudian buru-buru diminta datang ke MA untuk memperbaiki surat kuasa itu. Tentu, tindakan memberi informasi tentang kesalahan surat kuasa KPU, membuat tim hukum Appi-Cicu melayangkan surat keberatan kepada Ketua MA, bahwa tidak dibenarkan dilakukan lagi perbaikan surat kuasa setelah berkas dikirim ke MA, demikian penjelasan Anwar salah satu kuasa hukum Appi-Cicu.

Upaya kasasi yang diajukan Kuasa hukum KPU tidak berdasar karena tidak ada dalam kuasa kewenangan itu. Adanya dua kali kecerobohan pengacara itu, semakin mengubur peluang Dia untuk bertarung dalam pilwali makassar, karena hanya appi-cicu yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon.(S)

Komentar

News Feed