oleh

Minta THR ke Pengusaha, Ini Ancaman KPK

JAKARTA | Pejabat negara diwanti-wanti untuk tidak meminta THR ke pengusaha dalam bentuk apapun dengan mempergunakan jabatan. Jika berani,  ini bisa dikategorikan gratifikasi.

Lembaga antirasuah itu mengingatkan, permintaan dana, sumbangan, hadiah sebagai tunjangan hari raya atau sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atau institusi negara atau daerah kepada masyarakat atau pengusaha baik secara lisan maupun tertulis pada prinsipnya dilarang.

Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/6) mengatakan,  karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Agus. 

KPK telah mengirimkan surat imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya kepada seluruh lembaga negara maupun swasta. 

Agus meminta perusahaan tidak usah memenuhi permintaan THR dari pejabat negara maupun PNS. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada pensiunan, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. 

“Aparat sipil negara, polisi maupun militer sudah diberi tunjangan cukup oleh pemerintah. Bahkan, kalau Anda denger Pak Jokowi, presiden berikan gajih ke-13, THR dan lain, jadi cukup lah, enggak usah minta ke sana kemari,” ujarnya.

Komentar

News Feed