oleh

SRUT Akte Kelahiran Kendaraan Bermotor

Makassar- Mendekati Hari Raya Lebaran menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan setiap tahunnya, ini dibuktikan dengan intensnya Rapat-rapat kordinasi yang dilakukan BPTD XIX Sulselbar selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah Bidang Perhubungan Darat.

Pagi tadi, Senin (4/6/2018) BPTD melaksanakan rapat Kordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Ditlantas Polda Sulsel, DPD IPKBI Sulsel-Bar, Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, Dealer Kendaraan Bermotor dan Pimpinan Bengkel Karesori Se Sulsel di Ruang Rapat Kantor BPTD Wil.XIX Sulsel-Bar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.12 Makassar.

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ. 402/17/5/DRJD/2018 perihal pelaksanaan penelitian dan kesesuaian fisik Kendaraan bermotor yang dilakukan oleh DISHUB & LLAJ Provinsi sampai dengan 30 juni 2018,menjadi dasar pertemuan ini.

Kepala BPTD Wil.XIX Sulsel-Bar, Benny Nurdin Yusuf, mengatakan surat Ditjenhubdat tentang rancang bangun sdh berjalan sejak tgl 1 juni 2018 dengan metode pendampingan dari Dishub Provinsi Sulsel dan pertanggal 1 juli 2018 sudah menjadi kewenangan BPTD kepada bengkel karoseri untuk tidak melakukan rancang bangun jika tidak memiliki Sertifikat dari Dirjenhubdat.

Benny melanjutkan, Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib memberlakukan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan menjadi dasar untuk dilakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor. “SRUT lahir berdasarkan hasil BAP kendaraan bermotor di pusat, dan SRUT menjadi acuan untuk penerbitan STNK. Lalu berdasarkan itu melakukan pendaftaran nomor uji berkala” Jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Kabid lalin Provinsi Sulsel, Hendra Tata mengatakan,terkait rubah status pihaknya tetap mengeluarkan rekomendasi yang menjadi rangkaian penerbitan STNK, dan berkordinasi dalam hal data. “Contohnya taksi bandara, itu masih melakukan ubah status. Juga angkutan peti kemas itu sangat kacau dimakassar, sehingga saya minta kepala BPTD segera Melakukan upaya penertiban sesuai ketentuan angkutan peti kemas. Masa Semarang yg lebih kecil pelabuhan angkutan peti kerasnya bisa tertib sementara Makassar tidak bisa”.Kata Hendra

Badan Pendapatan Daerah Prov. SULSEL, A.Awaluddin menyebutkan, mekanisme penerbitan STNK memang di Kepolisian kemudian masuk ke kami untuk menetapkan pajak kemudian ke jasa raharja.”Kami tidak bisa menolak jika Kepolisian sudah melakukan proses registrasi”. Kata Awal sapaan akrabnya

Ditlantas Polda Sulsel, IPTU. Ade Firmansyah, menampik bahwa Bapenda bisa melihat mana kendaraan yang belum sesuai dengan SRUT. “Bapenda bisa melihat mana yang belum sesuai, jadi bisa diperiksa lagi”. Ujar Ade yang juga Pamin STNK.

Ketua DPD IPKBI SULSELBAR, Hanafie, menyarankan agar membuat surat edaran sebagai sarana informasi Perusahaan jasa angkutan mengenai tempat memperoleh SRUT, Overdimensi dan model. “mengenai model kami sebagai Penguji Kendaraan Bermotor mempunyai 2 tugas yaitu Fungsi dan Kondisi kendaraan Bermotor”. Ujar Mantan Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Makassar ini.

Perwakilan Bengkel Karesori, Abu Bakar mengharapkan sistem pengurusan SRUT online diberlakukan, karena bisa memangkas waktu dan biaya.” Kami berterima kasih bila sistem ini diberlakukan dan agar informasi ini diketahui oleh pihak dealer”. Ujar Abu pimpinan CV. Morteza Prima Teknik.

Keputusan dari rapat kordinasi ini adalah urusan rancang bangun akan menjadi tugas BPTD dan Samsat tidak menerbitkan STNK jika tidak memiliki SRUT, serta UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Se Sulsel tidak menerbitkan nomor uji dan buku uji kendaraan angkutan jika tidak memiliki SRUT. (Andi Dewa)

Komentar

News Feed