oleh

Pelanggaran HAM Sulit Ditangani Kejagung, Ini Alasannya

JAKARTA | Tuntutan aksi Kamisan kepada Presiden Jokowi akhir Mei lalu,  untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM beberapa waktu lalu sulit Kejaksaan Agung karena harus memulai penyelidikan dari awal.

Kesulitan mengusut kasus pelangaran HAM masa lalu ini diakui sendiri Jaksa Agung HM Prastyo karena sudah lama berlalu sehingga saksi dan buktinya pun belum mencukupi.

“Peristiwa itu sudah lama terjadi tentunya penegakan hukum itu harus di atas fakta dan bukti. Bukti itu macam-macam, ada saksi, ahli, ada surat-surat dan ada petunjuk tentunya harus dikumpulkan dengan baik,” kata Prasetyo usai bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah media di Istana Bogor, Jumat (15/6).

Dikatakan Prasetya, Kejaksaan Agung masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komnas HAM terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM.

Menurutnya, perkara pelanggaran HAM berat ini yang memiliki kewajiban mengumpulkan bukti awal itu Komnas HAM untuk mengadakan penyelidikan, sementara Kejaksaan menerima hasil penyelidikan Komnas HAM.

Hasil penyelidikan Komnas HAM itu, kata Prasetyo lagi, akan diteliti, apakah sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan atau belum. 

Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seusai bertemu dengan para peserta aksi Kamisan.
Kasus-kasus tersebut antara lain kasus 1965-1966, kasus Talangsari Lampung, kasus Tanjung Priok, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus Mei 1998, kasus Trisakti-Semanggi I dan II Jakarta , kasus Jambu Keupok dan Simpang KKA di Aceh.

Prasetyo mengatakan ia akan memprioritaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah diberlakukannya UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (nl) 

Komentar

News Feed