oleh

Olala, Dinas Pendidikan Sulsel Bikin Aturan Neko-Neko Soal Legalisasi

-Daerah-1.435 views

GOWA- Sejumlah warga Kabupaten Gowa, ricuh dan berteriak- teriak didalam dan di luar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak kemarin warga memadati kantor Disdukcapil Kabupaten Gowa untuk pengurusan legalisir Kartu Keluarga (KK).

Hal itu membuat semua warga keberatan dengan adanya peraturan baru yang diterapkan secara mendadak, karena mereka tidak mengetahui akan adanya aturan baru itu.

Salah satu warga juga, dengan akun fb Ansur, telah mengupload ke media sosial di group Info Kejadian Makassar Kota (IKMK) atas kericuhan yang terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa.

Warga yang keberatan mengatakan proses KK yang harus dilegalisir itu terlalu berbelit- belit, dan tidak cukup kalau mau diurus sampai 2 hari. Karena orang ribuan yang datang legalisir.

“Kita ini orang kerja, setengah mati kalau begini, jangan terlalu dibebankan masyarakat. Kita ini bisa stres kalau seperti ini. Kasihan masyarakat harus antri,” celotehnya di medsos IKMK.

Sementara kata dia, staf Capil juga, itu kebijakan dari dinas pendidikan kenapa katanya harus disuruh datang ke sana.

Celoteh dari Dedivha Ivha, juga melontarkan kata- kata keluhan dengan dilegalisirnya KK.

“Percuma ada kantor Camat, karena semuanya harus dilegalisir di kantor Camat, aturan macam apa ini. Tadi siang saya juga di kantor Capil menyaksikan orang- orang semua pada mengeluh,” ungkapnya.

Sangkin geramnya, dia juga mengatakan ini peraturanya Kepala Dinas Pendidikan, orang berpendidikan tapi aturannya, khayak tidak ada pendidikan.

Dan ada juga akun fb, Dan Sabda, yang ikut juga ceriwis menyampaikan satu kata bego, yang bikin kebijakan tolol begini.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dr Salam, terkait dengan adanya Kartu Keluarga yang harus dilegalisir itu, menjelaskan bahwa legalisir KK itu, tidak ada diatur dalam Permendikbud 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

“Itu adalah kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi,” ungkapnya Jumat (22/6/2018).

Salam juga menyampaikan bahwa Dia juga baru tahu kemarin, setelah heboh di lapangan. (Shanty)

Komentar

News Feed