oleh

Dirjen Perhubungan Darat Berang, Ini Gegaranya

JAKARTA | Pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemhub RI mulai mengidentifikasi persoalan penyelenggaraan kepelabuhanan di Indonesia termasuk pengelolaan pelabuhan di Danau Toba, Sumatera Utara dinilai tidak berjalan dengan baik karena pengaturan telah dikuasai oleh preman.

Budi Setiadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan, pada dasarnya pengelolaan seluruh kegiatan di dermaga sudah diserahkan kepada Dinas Perhubungan setempat.

Namun dalam pelaksanaanya yang meliputi pengecekan kapal, melihat penumpang (muatan) hingga berhak memberi izin jalan kapal saat ini bukan lagi ditangani pemerintah daerah. 

Sementara untuk pengelolaan kelaikan dan menerbitkan surat-surat terkait kapal yang beroperasi masih berada di tangan Dinas Perhubungan Provinsi.

“Tapi selama ini yang bermain di sana adalah mekanisme pasar, siapa yang menguasai? Ya, preman,” kata Budi di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (22/6).

Mantan Direktur Lantas Polda Sulsel ini mengaku terkejut setelah melihat kondisi tersebut. Di lokasi itu, Budi menilai sudah terjadi pembiaran atas praktik tersebut. 

“Ya katakanlah otoritas (Dishub) mungutin seribu perak, lalu urusan lain ya urusan kamu. Dan ini sudah jadi pembiaran cukup lama banget,” katanya.

Ia pun menyatakan bakal membenahi seluruh pengelolaan dermaga yang ada di danau tersebut. Tidak terkecuali, pembenahan akan dilakukan secara nasional.

“Dan sekarang terkuak, ternyata sudah lama ini. Kenapa tidak dari dulu-dulu ini ketahuan. Nah, sekarang saya tidak bisa diam,” kata Budi. (NL) 

Komentar

News Feed