oleh

Carut-Marut PPDB Ancam Angka Putus Sekolah Tinggi di Lutim

-Daerah-1.526 views

MALILI | Yakobus, warga Kec. Angkota harus urut dada sebab Arianto, cucu kesayangannya tak bisa menikmati pendidikandi SMAN 6 Angkona akibat tak masuk di Kartu Keluarga mereka. Begitu pun saat akan mendaftar di jalur online juga akan ditolak.

Kepada sejumlah jurnalis media online, Yacobus menumpahkan kegundahannya. Ia mengurai kekecewan sistem PPDB tahun 2018 di SMAN 6 Kabupaten Luwu Timur, karena ditolak sekolah tersebut padahal cucunya sangat ingin bersekolah.

Arianto,  cucu Yacobus lambat tercantum dalam kartu KK karena sebelumnya tidak mengetahui jika mendaftar di SMA harus mengunakan KK yang telah 6 bulan berdomisili di daerah Angkona.

“ Padahal semejak TK cucu saya sudah pindah ke sini karena ikut sama saya. Namun cucu saya masih tercantum di KK orang tuanya di Toraja,” ujarnya.

Terkait penolakan tersebut, panitia PPDB SMAN 6 Angkona, Jumat (29/06/18) menjelaskan, panita PDB menolak Arianto sebab tidak mencukupi waktu enam bulan tercantum dalam KK.

Ditanya jika anak tersebut nanti mendaftar di PPDB jalur domisili secara online dan datanya diterima dan dinyatakan lulus? Panitia tersebut menjawab jika proses pendaftaran secara online memang tidak ada tercantum tanggal, bulan dan tahun domisili.

Namun, saat dilakukan verifikasi secara manual jika ditemukan anak tersebut belum cukup 6 bulan berdomisili di Angkona pasti di tolak. “Hal tersebut sesuai dengan petunjuk saat ikuti sosialisasi di Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel, ungkapnya.

 

Lanjut dijelaskan operator SMAN 6, PPDB tidak melihat dari sekolah tamatan sebelumnyasaat di tanya mengenai tamatan tapu dilihat dari KK, apak dia telah berdomisil lebih dari 6 bulan berdasarakan bulan di Kartu Keluarga, “Jika belum maka tidak dapat diterima sesuai dengan aturan yang ada,” tambah operator itu.

 

Menyikapi hal tersebut. Direktur LSM Perak Sekjen LSM Perak, Rasdam mengungkapkan jika kejadian yang di alami Arianto Sakuta yang lulusan SMPN 3 Angkona dapat segera di carikan solusi karena curiga bukan hanya Arianto yang alami hal tersebut bisa  juga terjadi diwilayah lain.

Padahal, kata Rasdam,  diketahui berdasarkan Ijazah yang dipegang Arianto adalah alumni SMPN 3 angkona yang nota bene adalah satu wilayah dengan SMAN 6 Luwu timur.

“ Kami sebagai pemerhati berharap pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel agar dapat memberikan kelonggaran kepada siswa yang berasal dari tamatan sekolah menengah pertama pada daerah yang satu wilayah dengan Sekolah menengah Atas, dengan melihat Ijazah digunakan saat mendaftar bukan hanya berdasarkan KK saja, ungkapnya.

Lanjutnya, jika  hanya melihat pada keluaran kartu KK  maka kemungkinan akan berimbas kepada banyaknya anak yang tamatan SMPN pada satu daerah tidak akan dapat mengecap pendidikan  di SMA dikarenakan hanya alasan KK yang belum cukup 6 bulan.

“Kami  berharap agar pemerintah kabupaten dapat berkordinasi dengan pihak pemerintah propinsi untuk mencarikan solusi bagi anak-anak yang dalam KK belum cukup berdomisili 6 bulan namun tamat di SMPN berdomisilu sama, ” tutupnya.

Komentar

News Feed