oleh

Surat Terbuka Dari Menhub RI : Menjadikan Keselamatan Sebagai Budaya dan Karakter Transportasi Nasional

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Rekan-rekan pegawai Kementerian Perhubungan yang saya banggakan,

Keselamatan merupakan isu yang paling penting dalam penyelenggaraan transportasi. Apabila aspek keselamatan tersebut tidak dipenuhi, maka kita akan menghadapi resiko musibah yang justru kontraproduktif terhadap tujuan dari pelayanan transportasi itu sendiri.

Saya tidak meragukan lagi bahwa seluruh jajaran Kemenhub, mitra kerja operator, dan masyarakat pengguna jasa, telah mengetahui esensi dari pentingnya aspek keselamatan. Namun demikian, adakalanya terjadi kelalaian, ketidaktahuan, atau bahkan pembiaran, sehingga penegakan aturan keselamatan di lapangan menjadi longgar dan bermuara pada terjadinya kecelakaan. Hal inilah yang tidak kita kehendaki.

Kecelakaan di Perairan Danau Toba dan Kabupaten Selayar adalah pembelajaran yang terlalu mahal bagi Kemenhub. Kejadian tersebut harus menjadi momentum otokritik agar kita dapat membangun keselamatan transportasi dengan lebih baik, aman, dan nyaman, tidak hanya di moda angkutan laut saja, namun juga di moda angkutan darat, udara, dan kereta api. Agar mampu mewujudkan tanggung jawab tersebut, seluruh jajaran Kemenhub harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

Lakukan revitalisasi dan reformasi terhadap fungsi-fungsi pengawasan keselamatan di lapangan. Untuk itu, perlu ada upaya agar seluruh pihak di pusat dan daerah bisa commit dan konsisten untuk melaksanakan peraturan keselamatan tersebut secara penuh.

Tumbuhkan pemahaman semua stakeholders mengenai semua peraturan keselamatan yang berlaku. Saya tidak mau mendengar lagi adanya dalih ketidaktahuan apabila terjadi pelanggaran aturan keselamatan. Sosialisasi peraturan terkait keselamatan transportasi harus dilakukan dengan serius, intensif, dan berkesinambungan.

Lakukan penerapan setiap aturan secara utuh, tidak terpisah pisah. Jangan ada kompromi dalam masalah kelaikan, baik sarana maupun prasarana. Khusus untuk sub sektor transportasi laut, saya minta ada evaluasi terhadap sarana dan prasarana baik secara teknis maupun administratif. Selain itu, setiap Syahbandar dan KSOP harus mengupayakan ramp check pada seluruh kapal yang memiliki nomor pendaftaran kapal.

Saya perintahkan Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan apakah fungsi pengelolaan keselamatan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh jajaran Kemenhub di lapangan. Petugas yang tidak bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik, agar diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang mereka sanggupi.

Saya minta agar upaya penegakan peraturan keselamatan ini tidak dianggap hanya sebagai respon sementara atas kecelakaan di Danau Toba dan Kabupaten Selayar. Upaya ini harus bisa membumikan budaya keselamatan transportasi ke dalam lingkungan internal Kemenhub, mitra kerja operator, dan masyarakat. Untuk itu saya minta agar pola-pola perbaikan ini bisa dibawa ke seluruh UPT Kementerian Perhubungan dimanapun berada.

Lakukan peningkatan keselamatan angkutan sungai dan danau, saya minta pola yang diterapkan di Danau Toba bisa segera diimplementasikan di wilayah lain yang memiliki kesamaan seperti angkutan perairan di Sungai Batanghari, Riau, Sungai Musi, Madura, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Maluku Utara, dan Papua.

Pada lokasi-lokasi UPT yang masih belum didukung oleh sumber daya yang memadai, perlu dilakukan 3 (tiga) hal agar proses penegakan aturan keselamatan berjalan efektif. Ketiga hal tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawas, perbaikan sarana dan prasarana, dan pembenahan SOP agar aturan dapat diberlakukan secara maksimal.

BUMN transportasi bisa menjadi mitra sinergi Kemenhub untuk turut membantu gerakan peningkatan keselamatan transportasi yang sedang kita upayakan ini. Lakukan koordinasi agar BUMN bisa memberikan dukungan baik berupa fasilitas maupun edukasi kepada masyarakat.

Selain keselamatan angkutan sungai dan danau, isu keselamatan lain perlu menjadi fokus yaitu penertiban angkutan barang dengan muatan berlebih (overdimension/overloading) di jalan raya, keamanan penerbangan di bandar udara perintis, dan keselamatan di perlintasan jalur KA sebidang.

Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi renungan dan pedoman tindak lanjut ke depan. Saya harap arahan ini bisa kita laksanakan bersama dengan sebaik mungkin karena keselamatan transportasi ini adalah tanggung jawab utama dari Kementerian Perhubungan. Sekian dan terima kasih.

Salam Perhubungan,

 

BUDI KARYA SUMADI

Komentar

News Feed