oleh

Kendaraan ODOL Segera Ditindak 1 Agustus 2018

JAKARTA | Operasional kendaraan angkutan barang yang mengalami over dimensi dan overload (ODOL) menimbulkan dampak negatif yang cukup ekstensif. Selain membahayakan diri sendiri dan pengemudi di sekitarnya, kendaraan ODOL juga menimbulkan kerugian tidak langsung seperti pemborosan energi dan waktu akibat kemacetan, serta kerusakan jalan yang membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. 

Dalam mengurangi dampak negatif tersebut, Kemenhub akan mengintensifkan upaya penegakan peraturan terhadap kendaraan ODOL mulai 1 Agustus 2018. Sebagai tahapan untuk memantapkan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menyongsong kebijakan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat baru saja menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang’ di Jakarta pada Selasa (17/7).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan,  peraturan terkait penanganan kendaraan ODOL ini sudah resmi diberlakukan. Dengan demikian, dua hal yang perlu kita terus pantau dan evaluasi adalah bagaimana ketaatan mitra kerja terhadap aturan dan penegakan hukum terhadap mitra kerja yang melakukan pelanggaran.

Terkait ketaatan mitra kerja terhadap aturan, Menhub meminta  Ditjen Perhubungan Darat memastikan peraturan terkait ODOL ini bisa tersosialisasikan sepenuhnya baik kepada operator angkutan barang maupun pemilik barang.

Lanjut dijelaskan,  meskipun sebagian besar mitra kerja Kemenhub telah resmi mendukung kebijakan penertiban atas kendaraan ODOL ini, masih ada beberapa pihak yang belum menyatakan sikap, termasuk diantaranya 2 (dua) asosiasi dan para pemilik barang.

“Terhadap pihak-pihak tersebut, Ditjen Perhubungan Darat untuk terus melakukan komunikasi dan persuasi agar mereka bisa ikut mendukung kebijakan Kemenhub,” jelas Budi Karya Sumadi.

Dijelaskan,  terkait dengan penegakan hukum di lapangan, untuk kendaraan yang mengalami overload agar diproses tilang/denda. Sementara itu, untuk kendaraan yang dinyatakan overdimensi akan diproses secara hukum.

“Koordinasikan pelaksanaan legal action tersebut dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Mulai 1 Agustus 2018 nanti,  penegakan hukum harus dilakukan dengan lugas, tegas, dan tidak diskriminatif,”tegasnya.

Penertiban terhadap kendaraan ODOL akan berpotensi mendorong peningkatan volume arus kendaraan angkutan barang. Untuk itu, Menteri Budi meminta Ditjen Perhubungan Darat dan mitra kerja swasta utuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan terhadap kendaraan ODOL di jembatan timbang.

Di samping mekanisme penanganan, kompetensi dari jajaran SDM internal Kemenhub di jembatan timbang juga harus terus ditingkatkan. Ditjen Perhubungan Darat perlu mengupayakan agar mitra kerja swasta bisa ikut berkontribusi aktif dalam proses tersebut, tambah Budi lagi. (wt)

Komentar

News Feed