oleh

Begini Dampak Jika LPJ APBD 2018 Ditolak DPRD DKI

JAKARTA | Penolakan Laporan Pertanggungjawaban APBD kebali terulang di Pemprov DKI.  Sebelumnya hal serupa terjadi saat ahok menjadi gubernur.  Penolakan LPJ APBD 2018 diminta tidak di politisasi.

Penolakan ini mengharuskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta DPRD DKI tak menghambat proses laporan keuangan APBD 2017. 

Sandi mengatakan jika DPRD terus menolak, proses realisasi program yang tercantum dalam APBD perubahan 2018 juga akan terhambat.

Jika LPJ ini terus ditolak proses pembangunan akan terhambat dan berdampak negatif terhadap warga Jakarta. 

LPJ APBD 2017 sendiri sudah masuk masa pembahasan bersama DPRD usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukannya beberapa waktu lalu.

Jika DPRD setuju dengan LPJ, akan dibuatkan peraturan daerah (perda). Lalu sisa anggaran (silpa) bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Dan, Pemprov DKI bakal mendapatkan suntikan dana baru.

Saat ini sisa anggaran dari APBD 2017 sebanyak Rp13,1 triliun. Hampir dua kali lipat dari masa sebelumnya.

Sandiaga meminta Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi tidak mempolitisasi proses pembahasan LPJ ini.

“Kita ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ. Karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya. Dan kita sudah membuktikan dengan WTP [opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian] kemarin,” tutur Sandi.

Sebelumnya, Prasetio dua kali memutuskan tak meneken laporan tersebut. Menurut Prasetio, laporan itu belum jelas karena banyak catatan keuangan yang masih janggal. (dar/nl)

Komentar

News Feed