oleh

Benarkah JK Ambisius Jadi Cawapres, Ini Pernyataan Politikus

JAKARTA | Gugatan Partai Perindo atas tafsir masa jabatan wakil presiden terus bergulir dan menempatkan Jusuf Kalla sebagai pihak terkait ikut menghadirkan multi tafsir bahkan ada penilaian bila hal ini adalah skenario Jokowi menyudahi polemik calon pendamping.

Penilaian itu datang dari Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menduga pengajuan Wakil Presiden JK sebagai pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo di MK tak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo.

Bahkan dengan tegas Sudirman meyakini pengajuan itu bukan inisiatif JK sendiri.
“Saya yakin Pak JK tidak dalam posisi menawar-nawarkan atau menyorongkan diri,” ujar Sudirman saat ditemui di kantor wapres, Jakarta, Selasa (24/7).

JK sudah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo terhadap pasal 169 huruf n UU Pemilu tentang pembatasan dua kali masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Ini bertolak belakang dengan sikap JK sebelumnya yang sempat menyatakan ingin istirahat dari kursi pemerintahan. Di sisi lain Sudirman menilai langkah JK menjadi pihak terkait itu semata-mata karena sikap JK sebagai negarawan senior yang ingin mencari upaya penyelesaian dari berbagai perdebatan tentang aturan masa jabatan presiden dan wapres.

Politikus Gerindra ini tak menampik bahwa Indonesia butuh sosok yang lebih muda sebagai pemimpin. Namun melihat kondisi saat ini, tak menutup kemungkinan sosok JK masih sangat dibutuhkan, ujar mantan Cagub Jateng ini.

“Beliau sendiri dari dulu bilang mau istirahat, momong cucu, dan berharap yang muda-muda muncul. Tapi keadaan memaksa beliau untuk bersiap,” tuturnya.

Sudirman pun mengakui banyak pihak yang mengkritik pengajuan diri JK sebagai pihak terkait karena seolah terlihat ambisius. Namun ia menyerahkan keputusan gugatan tersebut sepenuhnya ke MK.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pengajuan JK sebagai pihak terkait berdasarkan pengetahuan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, baik Presiden maupun Wapres disebut Ngabalin menyerahkan sepenuhnya proses itu kepada MK.

“Saya kira arif kalau kita beri kesempatan. Biarlah nanti MK yang mengambil keputusan persidangan,” ujar Ngabalin kepada sejumlah jurnalis (NL)

Komentar

News Feed