oleh

Begini Penjelasan KPK Soal Pemeriksaan Idrus Marham

JAKARTA | KPK tak berhenti menyidik kasus suap PLTU Riau -1 hanya menetapkan dua tersangka tapi tetus mendalami keterlubatan pihak lain aliran uang haram dimaksud.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan terhadap Idrus dan Sofyan dilakukan untuk menggali dugaan aliran uang dalam proyek milik PLN itu. Dalam kasus ini, Eni diduga menerima uang Rp4,8 miliar secara bertahap dari Kotjo terkait kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I.

Eni diduga menerima uang dari Kotjo sejak Desember 2017. Ia menerima ‘uang muka’ Rp2 miliar, padahal ketika itu Eni belum duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. Ia baru diangkat menjadi pimpinan Komisi Energi pada akhir Maret 2018.

Penerimaan kedua sebesar Rp2 miliar dilakukan pada Maret 2018, bersamaan waktunya saat Eni ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Kemudian penerimaan ketiga sebesar Rp300 juta terjadi pada 8 Juni lalu. Terakhir Eni menerima Rp500 juta dan ditangkap KPK.

Febri lebih jauh menjelaskan, selain soal dugaan aliran uang, penyidik KPK turut mengonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dilakukan Idrus dan Sofyan dengan Eni dan Kotjo selama proses pembahasan proyek PLTU Riau-I itu.

“Apa yang dibahas di sana juga didalami oleh KPK, termasuk juga proses kerja sama proyek Riau-I ini. Karena prosesnya kan tidak terjadi satu atau dua minggu belakangan,” ujarnya.

Proyek PLTU Riau-I merupakan proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali sejak dua tahun silam. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017. (+/nl)

Proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLTU Riau-I itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020/2021.

PT PJB kemudian menggandeng Blackgold Natural Recourses Limited, anak usaha BlackGold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.

Namun, setelah KPK mengungkap dugaan suap dalam proyek ini, proyek pembangkit dengan kapasitas 2×300 Mw itu dihentikan sementara.

Komentar

News Feed