oleh

“ODOL” Segera Ditertibkan di Jalan

Makassar l Setelah Deklarasi “Zero Over Dimensi dan Over Loading” (ODOL) pada 31 Juli lalu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulsel-Bar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat) Kementerian Perhubungan, laksanakan Rapat Kordinasi Pembahasan ODOL dengan Stakeholder terkait di Ruang Rapat Kantor BPTD Wilayah XIX Susel-Bar, Jl.Perintis Kemerdekaan km.12 Makassar.Senin,(6/8).

Rapat kordinasi dihadiri oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel, Dishub Provinsi Sulsel,Kejari Makassar, Kejari Maros, KaDishub Kab.Bone, serta Satlantas dan Dishub di kawasan Mamminasata membahas penertiban ODOL di Jalan.

Dalam pembukaannya,Kepala BPTD, Benny Nurdin Yusuf, mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, sejak 1 Agustus lalu pihaknya telah menandai dengan cat semprot kendaraan angkutan barang yang overdimensi di jembatan timbang Maccopa, Kab.Maros.

Menurutnya, hulu dari overloading adalah overdimensi, sehingga perlu penertiban dengan penindakan di jalan untuk angkutan barang overdimensi yang merubah bak muatan tidak sesuai ketentuan, khususnya kawasan Mamminasata, karena dianggap sebagai pusat pergerakan angkutan barang di Sulsel.

Benny berharap, dengan sinergitas stakeholder terkait dapat mewujudkan “ZERO ODOL” sehingga menurunkan kerugian Negara akibat rekonstruksi jalan,menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi tingkat kemacetan.

”Kalau dimensi kendaraan lebih dari ketentuan dan tidak memiliki SKRB maka bisa dikenakan Pasal 277. Karena ketentuan uji tipe adalah setiap rancang bangun rekayasa karesori kendaraan bermotor dari landasan menjadi keadaan lengkap atau modifikasi sebagaimana dimaksud pasal 316 dapat dikenakaan pasal 277”, jelasnya.

Benny menambahkan,penindakan akan dilakukan secara serentak di berbagai daerah.”Begitupun bengkel Karesori, akan dilakukan pemanggilan oleh Pihak Kepolisian dengan dasar melanggar Pasal 277 juncto Pasal 316 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009,dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda maksimal 24 juta Rupiah”, tegas Alumnus STTD ini.

Sementara itu Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel, AKBP.Reza, mengatakan, overdimensi pada kendaraan angkutan barang, terstruktur dan masif, karena terjadi pembiaran sehingga pengusaha menganggap suatu hal yang biasa. “Tidak ada lagi peneguran dengan surat pernyataan, tetapi langsung penilangan, tidak ada lagi toleransi”, tegasnya sambil berharap, semua stakeholder terkait satu visi.

Rapat ini memutuskan, segera membentuk tim terpadu untuk menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai dimensi dan muatan atau peruntukannya. (Andi Dewa)

Komentar

News Feed