oleh

Satukan Langkah Wujudkan Penanganan ODOL Secara Massive, Kemenhub Gelar Raker PPNS

-Daerah-1.538 views

 

Batam | Rapat Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Perhubungan Darat, di Aston Batam Hotel & Residence, Rabu(8/8).

Rakernis yang berlangsung selama 3 hari (8-10/8) ini, dihadiri seluruh PPPNS LLAJ Kementerian Perhubungan dari jajaran BPTD, Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota dengan mengangkat tema Meningkatkan Kualitas PPNS dan Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Modern, Transparan dan Berintegritas.

Rakernis dibuka oleh Direktur Pembinaan Keselamatan (Dirbinkes) Perhubungan Darat, Mohammad Risal Wasal, menghadirkan Kepala Biro Kordinator Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim POLRI, Brigjen Dr. Nasib Simbolon MM dan Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhukham).

Dalam sambutannya, Risal, sapaan akrabnya, berharap Rakernis PPNS mempu menghasilkan langkah-langkah penanganan Over Dimensi dan Over Loading atau “ODOL” yang menjadi Quick Win Perhubungan Darat. “Segera lahirkan satu konsep penanganan ODOL, permaslahannya kompleks dan sudah menahun, sehingga penanganannya harus sinergi, terkoordinasi dan massive, Kita harus berani melakukan pemberkasan kalau ini sudah masuk ranah pidana atau pelanggaran pasal 277. Dampak kerusakan jalan signifikan, tidak kurang 43 trilliun anggaran dibutuhkan untuk perbaikan jalan”, imbuhnya.

Risal mengemukakan, bahwa hasil pertemuan Assosiasi dengan Menteri Perhubungan, yaitu masa penyesuaian Dimensi kendaraan 6 bulan, walaupun permintaan 1 tahun dari assosiasi.

Sementara Brigjen Nasib Simbolon, yang sekaligus didaulat menjadi Narasumber mengatakan, bahwa penegakan ODOL harus mengedepankan pembinaan dan sosialisasi serta komunikasi dan koordinasi intens dengan pihak terkait, harus dibangun. “Tidak usah takut melakukan penindakan, harus berani melakukan pemberkasan Kami dibelakang anda, kalau sosialisasi dan peneguran secara administrasi sudah dilaksanakan, segera lakukan!”, kata Nasib dengan gaya bataknya.

Lanjut Nasib Simbolon mengatakan, untuk segera membuat MoU, Kementerian Perhubungan harus membuat Jargon dan terstruktur ke bawah, serta mempunyai target, contoh setiap BPTD atau Dishub, wajib minimal 1 kendaraan yg ditindak dengan berita acara biasa, “nanti kita kawal kok”, kata Nasib dengan lantang”

Sementara itu, Kemenhukham mengatakan, bahwa saat ini kendala yang dihadapi adalah minimnya tenaga PPNS, olehnya segera dilakukan peningkatan SDM dan diajukan, mengingat banyaknya permasalahan ODOL yang harus diselesaikan.

Menanggapi beberapa issue bahwa penertiban dan penindakan ODOL seperti “panas panas tai ayam”, Direktur Binkes mengakui, bahwa ini akan berjalan simultan dan massif. “Ini perintah Pak Menteri, olehnya semua jajaran Pusat dan Daerah harus menyatukan persepsi dan langkah untuk penanganan ODOL”, ujar Risal yang juga pernah bertugas lama di Dishub Kabupaten Bogor.

Secara ketentuan, jelas,  Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Tugas dan Kewenangan penyidik PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi, merujuk Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan.

Dirbinkes, Risal Wasal menambahkan, aturan sudah jelas, olehnya PPNS harus siap secara holistik, menerapkan penindakan sampai dengan P21. Serta perlunya sinergitas, komitmen serta kompak antara Pusat dan Daerah terhadap penindakan dan penertiban ODOL.

Risal menekankan, dituntut peran PPNS menghadapi berbagai kondisi, seperti Pengujian Kendaraan Bermotor yang masih jaman bahuela, “Contohnya Kabupaten lain menolak tapi Kabupaten sebelah meloloskan, STNK terbit tapi tidak ada SKRB dan SRUT atau ada SRUT tapi kondisi kendaraan melanggar, ini semua adalah tantangan kita bersama”,kata Mantan Direktur Prasarana BPTJ ini.(BN/DW)

Komentar

News Feed