oleh

KPK Agendakan Periksa 7 Kepala Daerah, Ini Gegaranya

Jakarta ‐‐ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik proses penganggaran dana perimbangan pada 11 daerah. Dari kasus ini diagendakan 7  kepala daerah akan menjalani pemeriksaan agae bisa lebih jauh memahami alur proses persetujuan dana perimbangan yang disalurkan.

Hal ini dilakukan menyusul kasus usulan dana perimbangan Keuangan Daerah yang semula akan diajukan pada RAPBN Perubahan 2018 yang kini sedang ditangani KPK.

“Ada sekitar tujuh kepala daerah yang sudah diagendakan pemeriksaan dan juga ada sekitar 4 daerah lain yang pejabatnya atau PNS di sana sudah diperiksa,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta.

KPK ingin mengetahui pihak-pihak mana saja yang dianggap memiliki andil dalam proses persetujuan dana perimbangan. Termasuk di antaranya, peran Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo (YP) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejauh mana proses proses tersebut yang melibatkan pihak eksternal. Apakah di tahap awal sudah dilibatkan pihak eksternal dalam hal ini misalnya kepala daerah ataupun dari legislatif atau dari anggota DPR RI,” ungkap dia.

Selanjutnya dari penelitian 11 daerah tersebut, KPK bakal mengklasifikasi aliran dana yang terjadi. Menurut Febri, pihaknya menduga ada sumber lain yang dijadikan ladang suap di proses dana perimbangan.

Diduga ada sumber-sumber dana pembelian batangan emas misalnya atau kendaraan atau penerimaan-penerimaan lain yang diduga diterima oleh YP itu tidak berasal dari satu sumber saja. (nl)

Komentar

News Feed