oleh

Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan

Jakarta | Meningkatnya nilai tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah akhir akhir ini, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara dunia ke-3 (negara berkembang). Hal tersebut mengharuskan pemerintah berpikir lebih keras untuk mencarikan solusi dalam menangani akan merosotnya nilai rupiah tersebut.

Pada Rabu (5/92018) Mentri Keuangan bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan memberikan Keterangan Pers mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

Melihat Perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada semester I 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6 persen terhadap PDB). Berbeda dengan tahun 2017 dan 2016 di mana Indonesia masih mendapatkan neraca yang positif karena adanya investasi langsung dan portfolio, pada tahun 2018 ini kita mendapatkan tantangan yang berbeda di mana terjadi capital outflow sebagai akibat dari kenaikan suku bunga Bank Sentral di Amerika Serikat.

Dalam keteranganya, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan “salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5 persen year to date Juli 2018) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (11,4 persen year to date Juli 2018). Untuk itu, pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia yang dilakukan melalui sejumlah bauran (nilai_red) kebijakan”.

 

Pemerintah saat ini menggunakan sepenuhnya seluruh instrumen pemerintahan untuk menyeimbangkan kembali neraca perdagangan Indonesia di tengah gejolak ekonomi global. Bauran kebijakan tersebut antara lain adalah: meningkatkan industri sektor pariwisata, tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategi nasional, implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar, serta melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik.

Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden, melakukan tinjauan terhadap kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam negeri, serta memperhatikan perkembangan industri nasional. Penyesuaian PPh Impor memang dilakukan untuk mengendalikan impor, namun kebijakan ini telah melalui penelitian secara detil sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian.

Sri Mulyani menambahkan “Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tariff”, dengan rincian sebagai berikut:

a) 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU, dan motor besar.

b) 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.

c) 719 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear).

Kebijakan untuk melakukan pengendalian impor melalui kebijakan Pajak Penghasilan bukan merupakan kebijakan yang baru pertama kali dilakukan Pemerintah. Pemerintah pernah memberlakukan kebijakan yang serupa di tahun 2013 dan tahun 2015.

Pembayaran PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan di muka yang dapat dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran PPh terutang di akhir tahun pajak. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPh 22 pada prinsipnya tidak akan memberatkan industri manufaktur.

“Kami berharap dengan adanya penyesuaian peraturan ini, dapat menjadi insentif bagi industri dalam negeri untuk semakin giat dan percaya diri dalam mengembangkan usahanya terutama untuk ekspor”. Tutupnya

Komentar

News Feed