oleh

Milad Kahmi ke 52 di Sulsel, Mahfud MD Hadir Bahas Ini

-Metro-1.005 views

 

Makassar | Dalam rangka milad Kahmi (Korps Alumni HMI) yang ke 52, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Prof. DR. Moh. Mahfud MD bersilaturahmi dengan kahmi sulsel sekaligus menjadi pembicara dalam diskusi kebangsaan yang berlangsung di Menara Bosowa, Jalan Jend. Sudirman, Makassar, Rabu, 19/09/2018 malam.

Kegiatan diskusi ini, diikuti beberapa tokoh KAHMI, seperti ketua DPRD Sulsel Moh Roem yang juga merupakan ketua umum kahmi sulsel, Said Didu, Ferry Mursyidan Baldan, dihadiri pula HMI dan Kohati, serta Aksa Mahmud.

Dalam diskusi, Mahfud membahas kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Menurutnya, kondisi saat ini banyak pihak yang menyangkut pautkan profil bakal calon baik Prabowo Subianto – Sandiaga Uno maupun Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan idelogi dan radikalisme.

“Misalnya, kalau terpilih Prabowo muncul radikalisme, muncul HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Yang lain bicara, kalau Jokowi terpilih, islam akan ditekan. Tapi menurut saya, siapa pun yang menang, tidak ada yang membela islam berlebihan,” tutur Mahfud.

Mahfud menilai masyarakat seharusnya tidak memilih berdasarkan pertimbangan mana yang lebih islam, dan mana yang tidak, atau mana yang lebih nasionalis dan mana yang tidak.

“Mari memilih tidak dengan pertimbangan itu, yang ini lebih islam, ini ulama. Pilih yang baik saja menurut kita, demi keberlangsungan negara kita. Yah simpelnya, di neraca saja. Kalau dua-duanya baik, pilih yang paling baik, kalau dua-duanya jelek, pilih yang jeleknya sedikit karena Pemilu itu bukan untuk memilih orang baik, tapi untuk menghindari orang jahat memimpin,” ujar ketua dewan pakar MN Kahmi.

Mahfud juga memberikan penilaiannya terhadap Hastag #2019gantipresiden yang disebut selama ini makar terhadap rezim jokowi.

“Hastag #2019gantipresiden itu tidak bisa dikatakan makar, kalau makar pasti di tangkap tapi ini tidak. Dalam perspektif hukum, ada beberapa hal yang dikatakan makar, yakni menculik atau menyandera presiden dan wakil presiden sehingga menggangu kerja presiden dan wakil presiden, mengganti ideologi pancasila, tapi semua itu tidak terjadi, makanya hastag itu jangan dianggap berlebihan bahkan sampai terjadi persekusi,” ucap Mahfud.

Mahfud berkelakar permasalahan yang harus diselesaikan dari calon pemimpin Indonesia terpilih nantinya yakni persoalan hukum yang dinilai sudah separuh dari total permasalahan yang ada di tanah air. Ia sendiri, punya keinginan besar untuk memperbaiki persoalan hukum di Indonesia.

Persoalan hukum di Indonesia saat ini menurut Mahfud merupakan salah satu variabel yang bisa menjadi penyebab kehancuran sebuah negara jika diabaikan, itu terlihat di beberapa negara besar yang hancur. Hukum yang diabaikan, akan membuat negara salah arah.

“Kalau negara sudah salah arah, maka akan menimbulkan distrust, atau ketidak percayaan publik, kemudian, akan berlanjut pada disobey masyarakat,” tukas mantan Menteri Hukum dan Ham ini.

Sementara itu, Aksa Mahmud menilai adanya rasa kekecewaan dari tubuh Kahmi atas tidak terpilihnya mahfud sebagai calon wakil presiden.

“Tentu semuanya terasa di hati kita kekecewaan atas tidak terpilihnya mahfud menjadi wakil presiden kedepan, namun demikian sebagai umat yang beragama kita harus yakin tidak terpilihnya mahfud 2019 tentu akan menyimpan energi yang baik. Oleh karena itu, yang lebih baik bahwa langsung saja 2024 kita calonkan presiden. Lebih baik kita mempersiapkan sekarang untuk 2024 daripada berbicara 2019,” pungkasnya.(**)

Komentar

News Feed