oleh

Jokowi Blunder, FMN Kecam Pertemuan IMF – Bank Word

BALI | Front Mahasiswa Nasional (FMN) mengecam segala upaya pelarangan, intimidasi dan provokasi yang dilakukan pemerintah untuk menggagalkan kegiatan rakyat dalam merespon pertemuan IMF-Bank Dunia

Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN), Symphati Dimas Rafii mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk membelenggu kebebasan rakyat dan memberangus demokrasi adalah tindakan ‘blunder’.

Hal ini dibuktikan dengan keluarnya aturan pelarangan/membatasi izin kegiatan rakyat selama pertemuan IMF-Bank Dunia berlangsung. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam.

“Berdasarkan surat tersebut, berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan yang sifaynya bersinggungan dengan IMF-World Bank selalu mendapat provokasi dan ancaman,” ungkap Dimas.

Memang FMN telah menyatakan sikap bergabung dalam Gerakan Rakyat Menentang (GRM) IMF-WB. GRM IMF-WB telah mempersiapkan agenda Konferesi Rakyat Global/Peoples Global Conference (PGC) yang diselenggarakan pada 08 – 14 Oktober mendapat penolakan dan hambatan dari Polda Bali.

Lebih lanjut Dimas mengungkapkan, pemerintah telah melakukan pencatutan lambang bendera FMN, pelarangan kebutuhan cetak poster dan spanduk, hingga intimidasi pihak RRI agar membatalkan perjanjian penyewaan Auditorium RRI sebagai tempat Konferensi Rakyat Global.

“Kami diintimidasi karena kami menolak pertemuan IMF-WB yang menghabiskan dana lebih dari 1 trilliun rupiah dalam beberapa hari saja. Sementara saat ini warga Lombok, Palu dan sekitarnya sedang berduka dan butuh perhatian lebih,” tambah Dimas.

FMN menilai tidak ada gunanya pemerintah memfasilitasi IMF-Bank Dunia yang merugikan rakyat. Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap :

1. Mengecam segala bentuk pelarangan, intimidasi dan provokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan People Global Conference.
2. Cabut surat pemberitahuan Polda Bali No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam.
3. Berikan jaminan kebebasan rakyat untuk merespon pertemuan IMF-World Bank.

(Bang O)

Komentar

News Feed