oleh

Gubernur “Buka Pintu” Untuk Mengobok-Obok Koruptor

-Daerah-1.065 views

MALUT  Tak banyak Kepala Daerah membuka pintu bagi aparat penegak hukum untuk menyikat “Tikus Berdasi” di daerah yang dipimpinnya seperti Gubernur Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) membuka pintu selebar-lebarnya untuk aparat penegak hukum baik Polri, Kajaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan penuh anggaran terutama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Gubernur Abdul Gani Kasuba saat melakukan kinferensi pers di Ternate,  kemarin (18/10) mengakui, tidak ambil pusing dengan masalah terutama masalah korupsi, karena itu sudah menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum.

Gubernur menambahkan, untuk anggaran di dunia pendidikan maupun kesehatan yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat tidak bisa dilakukan pemotongan sepeserpun, karena anggaran yang dipercayakan pemerintah pusat itu sudah menjadi anggaran yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat apalagi masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.

“Untuk permasalahan dana BOS saya tidak mau ikut campur dan bahkan mendukung aparat penegak hukum baik Polda maupun Kejaksaan serta KPK untuk melakukan penyidikan sampai tuntas, karena saya sudah komitmen, masalah pendidikan tidak bisa menjadi permasalahan apalagi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menegaskan, untuk anggaran didunia pendidikan yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena sepeserpun anggaran yang digunakan tersebut merupakan hak masyarakat.

“Pendidikan jangankan ratusan bahkan miliaran, tapi sepeserpun jika diambil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka silahkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan sehingga anggaran itu bisa dipergunakan dengan baik untuk pendidikan Malut yang lebih baik kedepannya, dan itu merupakan pengkhianatan, makanya sepeserpun jika dikorupsi maka silahkan bertanggungjawab sendiri,” jelasnya.

Selain permasalahan anggaran di dunia pendidikan maupun kesehatan, gubernur juga meminta aparat penegak hukum terutama sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan liar .

“Kalau memang ada yang melakukan pungutan tidak sesuai dengan prosedur maka silahkan bawa ke ranah hukum, karena itu adalah hak rakyat yang tidak bisa ambil untuk kepentingan pribadi,” tegasnya mengakhiri.

Komentar

News Feed