oleh

Ini Tujuan Dirjen Hubdat Gaungkan “Stop Odol”

-Nasional-644 views

JAKARTA | Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi kembali menegaskan persoalan _Over Dimension dan Over Loading_ (ODOL) sebagai sebuah hal yang harus dituntaskan khususnya dalam sektor Perhubungan Darat.

Hal ini disampaikan Dirjen Budi saat melantik Dewan Pengurus Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (IKAALL) periode 2018-2022 di Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta pada Rabu (24/10).

IKAALL merupakan wadah organisasi profesi bagi alumni Pendidikan Ahli Lalu Lintas dan juga STTD se-Indonesia. IKAALL dibentuk dengan tujuan membentuk ikatan alumni dalam rangka menumbuh kembangkan prakarsa, karsa, dan peran serta berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan dan mewujudkan kesejahteraan anggota. Selain itu, juga bertujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pengembangan sistem guna menunjang perwujudan sistem transportasi nasional.

Dirjen Budi melantik Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat (DPOP) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAALL. Dalam kepengurusan kali ini, DPP IKAALL yang dipimpin oleh Haris Muhammadun mengusung 3 program pokok yaitu:

1. Sinergi untuk menciptakan _zero accident bus_ pada tahun 2022.
2. Sinergi _online multi public transport_.
3. Sinergi untuk penanganan _Over Dimensi dan Over Loading_ (ODOL).

“Untuk online multi public transport sekarang sudah saatnya kita untuk memprioritaskan penggunaan angkutan umum, bagaimana caranya kita dapat bersinergi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).Sementara terkait ODOL itu sesuai arahan Dirjen Budi untuk turut mengajak IKAALL menuntaskan persoalan ODOL,” jelas Haris dalam sambutan pembukanya pada acara ini.

“Saya berterima kasih karena soal ODOL sudah dimasukkan dalam program unggulan. Saya sangat mengapresiasi sekali program unggulan dari IKAALL. Kita memang butuh motivasi dan pemikiran dari senior di IKAALL. Saya paham betul bahwa IKAALL punya perhatian bagaimana Perhubungan Darat masih tetap eksis,” kata Dirjen Budi.

Terkait ODOL, Dirjen Budi menjelaskan bahwa hal ini merupakan instruksi Menteri Perhubungan dari tahun 2017. “Kita dapat kajian tentang Jembatan Timbang (JT), setelah 7 bulan ada kesimpulan bahwa banyak masyarakat dan transporter kita melakukan pelanggaran, jadi nampak pemerintah melakukan pembiaran terhadap ODOL,” ujar Dirjen Budi.

Masalah ODOL berkaitan dengan uji kir, di mana masih banyak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak lulus sertifikasi dan kalibrasi. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta dari pemerintah daerah, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, untuk memaksimalkan pembinaan dan sosialisasi.

Sebelumnya, DPP IKAALL periode 2018-2022 telah melaksanakan Munas pada 3 Oktober lalu di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi. Pada kepengurusan kali ini IKAALL berpedoman pada 8 pilar program kerja yaitu:

1. Pengadaan Sekretariat Nasional IKAALL-STTD.
2. Optimalisasi database keanggotaan melalui KTA dengan konsep _Smart Card_ bekerja sama dengan perbankan.
3. Aliansi strategis dengan organisasi profesi lainnya.
4. Pembentukan unit usaha IKAALL-STTD.
5. Perluasan jejaring organisasi.
6. Pemberdayaan anggota.
7. Penguatan peran IKAALL-STTD dalam kebijakan transportasi nasional.
8. _Smart and good publication._

DPOP yang dilantik yaitu ketua Syaidina Ali dan wakil ketua Pandu Yunianto. Sedangkan selain Haris Muhammadun selaku ketua DPP IKAALL, dilantik juga Sekretaris Umum Syafrin Liputo, dan Wakil Sekretaris Ocky Soelistiyo Pribadi. (ZR/HS/PTR)

———–
HUMAS DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Pitra Setiawan

Twitter: @hubdat151
Instagram: @ditjen_hubdat
FB page dan Youtube: Ditjen Perhubungan Darat

Komentar

News Feed