oleh

Peringati Sumpah Pemuda, Aliansi Kampus Merah Gelar Aksi, Ini Tuntutannya

Makassar l Tanggal 28 Oktober 1928 sering disebut sebagai momentum lahirnya bangsa indonesia dengan diprakarsainya sumpah pemuda dalam sebuah kongres yang di lakukan oleh pemuda indonesia pada masa itu sebagai cikal bakal kebangkitan serta komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Akan tetapi semenjak kemerdakaan hingga lebih dari 73 tahun masyarakat belum merasakan sepenuhnya yang dinamakan kesejahtraan dimana sudah tercantum dalam UU nomor 33 tentang “Kesejahteraan”

Sebagai pemuda dan mahasiswa yang terdiri dari beberapa lembaga BEM, HMJ-Biologi, HMJ – Ekonomi STKIP-PI Makassar dan GRD (GerakanRevolysi Demokratik ) yang tergabung dalam aliansi “KAMPUS MERAH” yang di pimpin oleh Rivand Riang sebagai jenderal lapangan menggangap bahwa sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemuda untuk kemudian mempertanyakan dan merebut Hak Asasi Manusia dari genggaman kaum-kaum kapitalis dan bersetubuh dengan pemerintah.

Dalam bahasa orasinya Rivan juga menyampaikan bagaimana sudah sangat jelas bahwa banyak kemudian pihak pihak ingin mencederai pergerakan mahasiswa dan pemuda lewat kampanye-kampanye mengatasnamakan agama, intoleransi yang kemudian sering d teriak

Namun hingga hari ini sudah menjadi pembuktian bahwa masih ada kelompok-kelompok yang kemudian mencederai yang namanya persatuan di mana sudah tertera dalam poin ke 3 pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Rivand Kedatangan kami juga hanya ingin mempertegas dan menuntut bahwa indonesia sudah sangat gawat dalam dunia pendidikan sebagai mana sudah tercantum dalam UU pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang bagaimana sistem pendidikan itu kemudian bisa mngedapankan yang namanya demokratis, berkeadilan dan tanpa diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai HAM.

Sekolah dan kampus yang sebenarnya menjadi tempat untuk mengecam pendidilkan tapi hari ini sekolah dan kampus menjadi suatu tempat dari sarang”kapitalis dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai lahan bisnis, kata Valerianusi ( KETUA HMJB)

RONI ( Ketua HMJE ) juga menyampaikan orasi politiknya bahwa pemerintah Indonesia harus jelih melihat sikon yang terjadi di PT. Freport.

BAYU ( Kormim ) juga sempat meneriakan Karena seiring dengan perjalan investasi dan aktivitas dari tambang terbesar di indonesia seiring juga masyarakat di sekitarnya hanya bisa menerima dan merasakan polusi maupun efek dari kegiatan tambang sebagaimana d jelaskan dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup.

Adapun yang menjadi tuntutan aksi mereka

1. Pemerintahan dan PT freport harus semaksimal mungkin mengupayakan untuk melestarikan lingkungan dan SDA di Papua

2. Intoransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3. Pencabutan PP 78 tentang upah minimum

4. Stop komersialisasi pendidikan

5. Stop isu sara/kampanye mengataskan agama

6. Penolakan barang hasil produksi dari IMF

Komentar

News Feed