oleh

Polairud Polres Sinjai Akan Dilapor Ke Divisi Propam Mabes Polri, Ini Persoalannya

BONE | Puluhan nelayan yang tergabung dalam Asosiasi UKM Mutiara Timur, mendatangi Kantor Bupati Bone di Jl Ahmad Yani, Sulawesi Selatan.

Kedatangan mereka terkait penerapan aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis troll dan cantrang namun dinilai larangan tersebut  janggal dan kurang berpihak pada nelayan, lantaran tak dibarengi dengan solusi.

Akibatnya sejumlah nelayan merugi dan perekonomian mereka lumpuh total. “Akibat aturan itu sejumlah nelayan, khususnya di Desa Manera, Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone harus berurusan dengan penegak hukum pada Satuan Polairud Polres Sinjai.

Sebagian nelayan malah sudah satu bulan tak melaut mengakibatkan perekonomian mereka lumpuh total hinggs nasib mereka diadukan ke wakil rakyat.” Kami kesini untuk meminta solusi, alat apa yang bisa digunakan dan menghasilkan, sebagai pengganti alat yang dilarang” Ujar Ketua Asosiasi UKM Mutiara Timur, Provinsi Sulsel, Hasidah, di gedung DPRD Bone.

Lanjut Hasidah menjelaskan, terkait hal tersebut, seharusnya pihak terkait terlebih dulu melakukan sosialisasi dan memberikan solusi. Apalagi penerapan aturan tersebut belum merata.

“Intinya, ada pada petugas Polairud, seharusnya mereka punya hati, karena sosialisasi baru dilakukan hari senin lalu, sementara sudah ada penindakan hukum dilapangan, mereka (nelayan) kan tak tahu, seharusnya mereka dibina dulu, Selain itu, perlu juga ada solusi,” jelasnya.

Kemarin DKP  Kab.Bone sempat membagikan alat dan dicoba namun tak maksimal hingga nelayan berharap pemerintah daerah dapat segera diselesaikan dan para nelayan bisa kembali melaut dengan aman.

Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle yang menerima kunjungan tersebut berjanji, secepatnya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), guna mencari solusi.

Ditambahkan Hasidah, dirinya  khawatir ini imbas, lantaran selama beberapa tahun nelayan diminta membayar Rp 250 ribu per nelayan, ke oknum Polairud Bone dan Sinjai. Namun, sudah hampir delapan bulan ini para nelayan tak membayar, sudah ada 4 rekan kami yang ditangkap dan saat ini tengah berproses hukum.

Penindakan atas keempat nelayan tersebut oleh satuan Polairud Sinjai, mengajukan permintssn  bantuan hukum kepada kantor law firm ARN & Associates reputable advocacy & general practice of law

Andi Raja Nasution, SH., C.PL direktur law firm arn & associates menerima permohonan tersebut dan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi 15 nelayan.

“Kami akan tetap mencari dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pungli tersebut, setelah cukup kami akan adukan ke Divisi Propam Mabes Polri.

(Darwis)

Komentar

News Feed