oleh

Kepala Daerah Boleh Tak Netral Di Pilpres, Ini Ketentuannya

JAKARTA | Kepala Daerah baik gubernur dan bupati serta wali kota boleh tidak netral menghadapi Pemilu 2018 dengan beberapa ketentuan diatur Bawaslu dan KPU. Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus netral.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo membolehkan kepala daerah terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 termasuk kampanye asalkan, sesuai aturan.

Tjahjo  mencontohkan batasan-batasan yang dimaksud, di antaranya kepala daerah ikut hadir kampanye hanya di akhir pekan, bukan di hari kerja agar kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan kampanye.

Selain itu, kepala daerah dalam berkampanye selama Pemilu 2019 dilarang mengajak staf pemerintahan, termasuk menggunakan fasilitasnya.

“Kalau mau ke Jakarta misalnya, itu jangan ajak staf, jangan ajak pegawai ASN (aparatur sipil negara), pakai uang sendiri pokoknya,” kata Tjahjo di Rakor KPU du bilangan Ancol.

Berbeda halnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus bertindak netral dalam Pilpres 2019. Penting netralitas ASN dengan apa yang menjadi prinsip Kapolri dan TNI, Polri dan ASN itu harus netral

Bagi ASN di bawah kepala daerah hanya boleh menjelaskan mengenai keberhasilan program pemerintah. Namun tetap tidak boleh menyerukan dukungan terhadap pasangan calon tertentu.

“Kalau sudah kampanye pilih salah satu calon, itu nggak boleh. Program pembangunan dan pileg, pilpres harus bisa dibedakan,” kata Tjahjo. (+)

Komentar

News Feed