oleh

Anggota Bamus Sepakat Dengan TAPD Pemkab Jadwalkan Pembahasan KUA PPAS

-Daerah-580 views

BULUKUMBA.I- Lukman, salah seorang anggota Badan Musyawarah ( Bamus) DPRD Bulukumba, mengakui sudah ada kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) terkait pembahasan Kebijakan Umum Aanggaran Plafon Pruoritas Anggaran Sementara ( KUA – PPAS ) 2019 yang dimulai pada Kamis (29/11) hari ini.

Meskipun menurut politisi partai Hanura ini ,mengacu pada UU 23, kurang lebih mengatakan bahwa penetapan APBD pokok paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran berjalan.

” Saya rasa terkait kata tepat waktu, ada hal hal yang menjadi dasar dari penerapan itu sendiri,” sebut Lukman sambil menambahkan tadi malam ( Rabu 28/11 red) berlangsung rapat Bamus untuk penjadwalan KUA PPAS.

Apa anda optimis KUA PPAS bisa dibahas dalam waktu tidak terlalu lama, ? Spontan Lukman menegaskan, Insya Allah bisa jika data pendukung RAPBD lengkap dan para OPD siap, juga menyakinkan DPRD terkait urgensi dari kegiatan kegiatan yang dilakukan.

Kemudian menyinggung jika ada pelanggaran, menurutnya, terkait dengan pelanggaran, biarkan Gubernur yang mengambil kesimpulan. ” Yang jelas DPRD dalam hal ini Bamus punya alasan sampai penjadwalan terlambat,” ujarnya.

Dan menurutnya, ada banyak dokumen yang tidak disiapkan dan KUA PPAS banyak kekeliruan data, salah satunya terkait pendapatan perkapita.

Sementara itu, Fahidin HDK anggota Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Bulukumba menyatakan, dia optimis APBD pokok 2019 ditetapkan sebelum akhir tahun. ” Kalau melihat jadwal pembahasannya tanggal 15 Desember 2018, sudah rampung,” sebut Fahidin.

Menyinggung soal keterlambatan pembahasan KUA PPAS, menurut polisitisi partai PKB ini, sesuai tata tertib kami, KUA PPAS diserahkan disertai dokumen pendukung. ” Inilah yang di minta teman teman di Bamus dan Alhamdulillah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan PP 12 sudah disertakan,” kunci Fahidin.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumna H. A. Hamzah Pangki menyatakan, terkait soal pembahasan APBD pokok 2019, bisa ditetapkan sebelum akhir tahun anggaran. ” Insyah Allah kita bisa tetapkan sesuai mekanisme dan aturan kemudian mengenai UU No 23, tidak masalah, yang penting tidak menyeberang tahun,” demikian dijelaskan A.Hamzah. – Suaedy.-

Komentar

News Feed