Ini 9 Komitmen Pendidikan Anti Korupsi

Implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan dari setiap kementerian terkait insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia.

Pasca penandatanganan komitmen oleh para kepala lembaga, secara lebih teknis direktorat jenderal dari tiap kementerian dan lembaga merumuskan dan menyepakati rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan antikorupsi.

Menristekdikti, M.Nasir, berharap jika pembelajaran terkait nilai anti korupsi bisa masuk ke mata kuliah dasar umum mulai dari perguruan dasar, menengah, dan tinggi.

Diakuinya, sudah membicarakan sampai tahap teknis yaitu bagaimana pembelajaran satu, masalah wawasan kebangsaan dan bela negara, dua masalah antikorupsi ini harus di imbide pada mata kuliah di masukan di mata kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) dimana disana ada masalah Pancasila, Agama ini yang harus di imbide.

Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo juga berberharap Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya dimulai bulan juni 2019.

“Persiapannya sampai akhir Juni 2019, hari ini sampai akhir Juni temen-temen yang terkait baik itu di pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, maupun pendidikan kedinasan perguruan tinggi memperiapkan ini dimasukan dimana. Harapan kita tahun ajaran bulan juni itu sudah berjalan,” kata Agus Rahardjo.

Terdapat komitmen yang disepakati terkait rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan antikorupsi serta ditandatangani oleh pihak KPK dan Kementerian.

Berikut merupakan Isi dari rencana aksi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi :

1. Menyusun kebijakan yang mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019

2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan

3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan

4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi

5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter Budaya Antikorupsi

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan tata kelola Pendidikan yang bersih dan baik

7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter Budaya Antikorupsi serta penerapan Tata kelola yang bersih dan baik di setiap jenjang Pendidikan

8. Mendorong Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan baik melalui manajemen berbasis sekola (MBS)

9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK