oleh

Inilah Peringkat Persepsi Korupsi Versi LSI dan ICW

JAKARTA | Survey trend korupsi di Indonesia semakin tinggi bahkan posisi institusi kepolisian, pengadilan menempati posisi “Terbaik” dalam praktek pungutan liar (Pungli). Kabar buruk akhir tahun 2018.

Hasil survei dua lembaga masing-masing Lembaga Survey Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch  (ICW) menyebutkan bahwa potensi terbesar pungutan liar alias pungli dalam pelayanan birokrasi ada di kepolisian.

Salah satu yang ditanyakan dalam survey tentang Trend Persepsi Tentang Korupsi dengan melibatkan 2.000 adalah terkait interaksi warga dengan pegawai pemerintah dan probabilitas terjadinya pungli dan gratifikasi.

Burhanuddin Muhtadi, dari LSI mengatakan 13 persen responden mengaku pernah berurusan dengan polisi dalam setahun terakhir ini. Dari 13 persen itu, sebanyak 34 persen mengaku pernah dimintai uang atau hadiah di luar biaya resmi.

Ia menyebut alasan responden memberikan uang saat diminta petugas adalah agar urusannya cepat selesai (61 persen), khawatir urusan dipersulit jika tak memberikan uang (14 persen), menganggap petugas biasa meminta dan warga biasa memberi (10 persen), sedekah kepada petugas (8 persen), uang yang diminta tidak seberapa jumlahnya ( serta 4 persen).Ketiga, lembaga pemerintahan.

Dari 5 persen responden yang mencari pekerjaan di lembaga pemerintahan, sebanyak 19 persen pernah dimintai uang.”Yang gede ini masukan buat kepolisian, yang [potensi pungli] gede adalah polisi. Dari 13 persen yang pernah berurusan dengan polisi ini, 34 persen pernah diminta uang,” kata dia, di Jakarta,kemarin  (10/12).

Peringkat kedua lembaga yang paling potensial terjadi pungli, masih kata Burhanuddin, adalah lembaga peradilan. Hasil survei ini menyebut sekitar 3 persen responden mengaku berurusan dengan pengadilan.

Kemudian, 46 responden mengaku pernah mengurus kelengkapan administrasi seperti KTP, KK, serta Akta Kelahiran. Dari 46 responden itu sekitar 17 persen menyebut diminta uang.

Komentar

News Feed